Konflik Geopolitik Iran dengan Israel-AS Berpotensi Tekan Pertumbuhan Ekonomi RI

Senin, 02 Maret 2026 / 18:06 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Memanasnya konflik geopolitik global dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuatnya semakin sulit mencapai target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4%.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics Core (CORE) Hendri Saparini mengatakan, bahkan sebelum terjadi eskalasi konflik geopolitik Iran dengan Israel-Amerika Serikat yang melibatkan sejumlah negara di wilayah Timur Tengah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di bawah target pemerintah.

“Bahkan sebelum ada kesepakatan dengan Presiden AS Donald Trump dan sebelum ada serangan, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,9% sampai 5%. Itu sudah di bawah target APBN,” ujar Hendri kepada Kontan dalam acara Kontan Share & Learn bersama Bank Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, kondisi global yang semakin tidak menentu akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dapat semakin menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Pasokan BBM Masih Cukup Untuk 20 Hari Kedepan

“Kalau kemudian lingkungan global seperti sekarang ini terus berlanjut dan kita belum melihat respons kebijakan pemerintah yang kuat, kita khawatir pertumbuhannya bisa lebih rendah lagi (dibawah 4,9%),” kata dia.

Hendri menilai kualitas pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong perekonomian domestik, terutama melalui konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Menurutnya, ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk ditopang oleh permintaan domestik. Namun, ia menilai belanja pemerintah saat ini belum sepenuhnya diarahkan untuk mendorong pasar domestik dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik dapat memicu dampak lanjutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika harga-harga meningkat sementara kesempatan kerja terbatas, risiko instabilitas sosial dan politik dapat muncul.

“Kalau harga tinggi tapi masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan, itu yang kita khawatirkan bisa memicu instabilitas sosial politik,” katanya.

Hendri menambahkan, dampak langsung dari konflik global biasanya akan terasa pada sektor energi. Kenaikan harga energi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain, termasuk biaya transportasi.

“Kalau harga energi naik, tentu harga komoditas lainnya juga akan terdorong naik, termasuk transportasi,” ujarnya.

Kondisi ini dinilai semakin berisiko bagi Indonesia karena masih menjadi net importir minyak dan memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi untuk sejumlah komoditas pangan.

“Jadi bukan hanya soal harga yang naik, tapi juga apakah pasokan global cukup untuk memenuhi kebutuhan kita,” kata Hendri.

Ia juga menyoroti potensi penurunan produksi di sejumlah sektor manufaktur apabila berbagai kesepakatan perdagangan internasional dijalankan. Sektor seperti otomotif dan pertanian berpotensi mengalami penurunan produksi.

Menurut Hendri, meskipun sektor pertambangan bisa menjaga aktivitas industri melalui indeks PMI Manufaktur, sektor tersebut tidak mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

“PMI mungkin tetap terjaga karena aktivitas di sektor tambang, tetapi sektor ini tidak menciptakan lapangan kerja yang besar. Jadi peningkatan pendapatan masyarakat juga tidak akan signifikan,” ujarnya.