Cadangan BBM RI Cuma untuk 20 Hari, Ini yang Terjadi Jika Perang Berlarut-larut

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Indonesia memiliki cadangan bahan bakar minyak (BBM) untuk 20 hari ke depan. Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Kalau cadangan BBM saat ini masih 20 hari," kata Bahlil, dikutip dari Kontan.

Menurut dia, cadangan minyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri di tengah konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Sayangnya, konflik di Timur Tengah diperkirakan bakal berlangsung lebih lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa militer mereka siap untuk berperang hingga 4–5 pekan ke depan.

“Sejak awal, kami memperkirakan empat hingga lima minggu, tetapi kami memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu," kata dia, dilansir dari Al Jazeera.

Trump menyebut, militer AS memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu.

Lantas, apa yang bakal terjadi di Indonesia jika perang AS-Israel melawan Iran berlangsung lebih lama?

Baca Juga: Jika Perang Dunia 3 Pecah, Indonesia Disebut Aman, Apa Alasannya?

Membeli minyak dengan harga yang lebih mahal

Pengamat Energi dan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, apabila perang AS-Israel melawan Iran berlangsung lebih lama, maka Indonesia terpaksa membeli minyak dengan harga yang lebih mahal.

Dia menyebut, cadangan BBM dalam negeri yang mampu bertahan dalam 20 hari ke depan adalah cadangan BBM yang dibeli dengan harga sebelum konflik Timur Tengah meletus.

"Kalau perang lebih lama, ya Indonesia terpaksa beli dengan harga yang lebih mahal. Bisa US$ 100.000 per barel," kata Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan serangan pertama AS-Israel ke Iran saja sudah menyebabkan kenaikan harga minyak dunia menjadi US$ 67.000.

Dilansir dari Reuters, pada penutupan perdagangan 2 Maret 2026, harga minyak mentah Brent naik US$ 4,87 atau naik 6,7% menjadi US$ 77,74 per barel.

Kenaikan tajam ini menyusul pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

Adapun harga minyak mentah WTI naik 4,21 dollar AS atau 6,3 persen menjadi 71,23 dollar AS per barel.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun memastikan, ketersediaan energi dalam negeri selama bulan Ramadhan telah dipantau oleh Satgas RAFI.

Baca Juga: Minyak Dunia Tembus US$80, Purbaya: APBN Masih Aman!

"Untuk ketersediaan energi selama Ramadhan dan nantinya bakan ada Satgas RAFI yang dilaksanakan, maka fokus kelancaran arus mudik dan arus balik terpantau siap diamankan," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Roberth menjelaskan, Satgas RAFI nantinya akan memonitor dan mengevaluasi apabila Indonesia memerlukan langkah-langkah dalam memastikan kelancaran ketersediaan energi di tengah konflik Timur Tengah.

Dampak di bidang ekonomi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, pembelian minyak dunia dengan harga terbaru usai konflik di Timur Tengah akan memengaruhi perekonomian di Indonesia.

Dia menjelaskan, jika pertempuran antara AS-Israel dan Iran bertahan lebih lama, maka pasokan BBM di dalam negeri tentu akan terganggu sehingga terjadi krisis di semua SPBU.

"Antrian panjang mencari BBM, bahkan terjadi black market atau transaksi BBM ilegal," kata Bhima, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Dia memprediksi, fenomena penimbunan BBM juga bisa terjadi.

Gejolak BBM ini turut memengaruhi sektor transportasi hingga listrik di Tanah Air.

"Bukan cuma ganggu sektor transportasi, tapi juga memicu black out listrik. Pemadaman listrik karena komponen fossil masih mendominasi sangat berisiko ketika krisis minyak terjadi," jelasnya.

Di sisi lain, konsekuensi dari hiperinflasi sangat mahal bagi ekonomi Indonesia.

Tonton: Danantara & INA Tanam US$ 200 juta di Proyek CA-EDC US$ 800 Juta Milik Chandra Asri

Bhima mengatakan, Indonesia bisa kembali ke era 1960-an di mana hiperinflasi menyebabkan guncangan sosial politik yang rugi masyarakat menengah dan miskin.

Kondisi ini berdampak pada daya beli yang merosot tajam dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Indonesia belum siap menghadapi transisi energi

Di saat yang bersamaan, Bhima menyampaikan bahwa Indonesia belum mempersiapkan transisi energi dengan serius.

"Transisi energi terbarukan gantikan bahan bakar fosil di pembangkit listrik masih rendah, baru 13 persen. Sebenarnya ini momentum untuk dorong energi terbarukan masif, melalui proyek 100 GW," terang Bhima.

Dia menambahkan, percepatan transisi ke energi terbarukan di Indonesia sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, terutama di sektor pembangkit listrik, misalnya dengan memberikan stimulus fiskal ke instalasi panel surya, angin, dan air.

"Porsi bauran energi terbarukan minimal 23 persen, semakin tinggi semakin jadi buffer atau penahan guncangan eksternal," jelasnya.

Sementara itu, di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang berdampak pada perekonomian Indonesia, Bhima menyarankan supaya masyarakat Indonesia lebih banyak mengurangi pengeluaran sekunder dan tersier.

Mereka disarankan untuk fokus ke pemenuhan kebutuhan pokok dan dana cadangan.

"Bagi kelas menengah yang bisa membeli panel surya disarankan sebagai backup apabila terjadi krisis energi," tandasnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul "Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari, Apa yang Terjadi jika Konflik Timur Tengah Tak Kunjung Mereda?"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News