Bukan MBG, Pemerintah Pilih Pangkas Sejumlah Anggaran ini untuk Capai Efisiensi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meski saat ini tengah menyiapkan langkah efisiensi belanja negara.

Penghematan justru diarahkan ke berbagai pos pengeluaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih bisa ditekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.

Pemerintah, kata dia, harus menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: defisit APBN harus tetap terkendali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3%. Bahkan kondisi idealnya balance budget,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Dalam upaya menjaga ruang fiskal, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan serta sejumlah kementerian besar. Setiap kementerian diminta menghitung potensi penghematan anggaran dari pos belanja yang tidak bersifat prioritas.

Namun Airlangga menegaskan, langkah efisiensi tersebut tidak akan menyasar program unggulan pemerintah, termasuk MBG. Program-program prioritas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.

“Program unggulan tidak ada yang diubah, karena itu investasi jangka panjang,” katanya.

Karena itu, alih-alih memangkas anggaran MBG, pemerintah memilih mengurangi pengeluaran yang bersifat operasional di kementerian dan lembaga.

Sejumlah pos yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.

Pemerintah juga meminta tiap kementerian meninjau kembali program yang masih memungkinkan untuk dihemat tanpa mengganggu layanan publik. "K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden," ujar Airlangga.

Hingga kini, pemerintah masih mengumpulkan data dari seluruh kementerian sebelum melaporkan hasil perhitungan efisiensi tersebut kepada Presiden. Besaran penghematan baru akan diumumkan setelah keputusan final diambil.

Antisipasi risiko global

Langkah efisiensi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi ketidakpastian global. Konflik geopolitik yang masih berlangsung berpotensi memicu kenaikan harga energi dan menambah tekanan pada belanja negara.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah skenario fiskal untuk mengantisipasi situasi tersebut. Salah satu langkah utamanya adalah mengandalkan pemotongan belanja nonprioritas sambil tetap mempertahankan batas defisit maksimal 3%.

“Selama perang belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menggunakan maksimum defisit 3%,” katanya.

Meski demikian, kebutuhan efisiensi pada akhirnya sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak bisa meningkatkan beban belanja negara, terutama terkait energi, meski di sisi lain juga berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor komoditas.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas, termasuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News