Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) menjadi Rp 677,2 triliun, jumlah tersebut meningkat dari alokasi anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 405,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor. Diantaranya untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada UMKM, insentif dunia usaha, pembiayaan korporasi, serta untuk dukungan sektoral dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menanggapi soal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta kepada Kemenkeu agar bisa melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia (BI).
Baca Juga: Ini pertimbangan Sri Mulyani hingga berharap ekonomi Indonesia tumbuh positif di 2020
"Kami minta pemerintah melakukan burden sharing dengan BI secara adil, supaya ada pembagian risiko diantara kedua belah pihak," ujar Said kepada Kontan.co.id, Rabu (3/6).
Said menjelaskan, besaran anggaran senilai Rp 677,2 triliun ini merupakan kalkulasi penanganan pandemi oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020. Apabila rencana penggunaan dana ini berjalan lancar, ia memperkirakan, tahap pemulihan bagi Indonesia bisa dimulai pada awal kuartal IV-2020.
Untuk itu, pada masa sebelum pemulihan inilah pemerintah dinilai perlu menata dengan baik bagaimana skema efektif yang dapat mendorong realisasinya secepat mungkin.
Said sendiri merasa proses pemulihan bisa cepat dilakukan apabila pemerintah bisa melakukan penguatan pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Pasalnya, kata Said, sektor UMKM memiliki andil besar dalam menggerakkan konsumsi dalam negeri. Apabila pemerintah dapat memperkuat sektor ini, dipastikan proses pemulihan ekonomi bisa cepat dimulai.
"Jadi mulai dari kuartal II dan kuartal III stimulus bansos dan bantuan bagi UMKM harus dimaksimalkan, sehingga ketika masuk pada awal kuartal IV kita bisa memulai proses pemulihan," ujarnya.
Said bahkan memproyeksikan, apabila proses pemulihan bisa dilakukan pada kuartal III 2020, maka pemerintah masih memiliki harapan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berada di level 1,8% sampai 2,2%.
Namun, tentu saja upaya tersebut sangat membutuhkan peran serta dan kesadaran penuh dari masyarakat. Apabila kesadaran masyarakat akan pandemi ini mulai tumbuh, maka lambat laun aktivitas ekonomi bisa mulai bergerak.
Baca Juga: Pemerintah siapkan insentif tambahan bagi pemda yang terdampak covid-19
Said menganggap, alokasi dana penanganan pandemi senilai Rp 677,2 triliun ini sudah sangat cukup. Ia berharap, revisi anggaran ini merupakan revisi terakhir dan ke depannya tidak perlu ada perubahan lagi. Apalagi, sisa tahun ini hanya tinggal enam bulan.
Untuk itu, pemanfaatan dananya harus benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin. Apabila penanganan pandemi ini berhasil, Said memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 bisa berada di level 4,7% dari PDB dan kemudian terus mengecil ke depannya.
"Tapi memang kuncinya ada pada pengelolaan dana senilai Rp 677,2 triliun itu. Dana ini juga bagian dari kompromi antara penanganan wabah dan pemulihan ekonomi, jadi jangan sampai pemerintah gagal pada titik itu," kata Said.
Baca Juga: Begini rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 677,2 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
