BPS Rilis Statistik Perumahan 2026, Jadi Pijakan Kebijakan Perumahan

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merilis Statistik Perumahan 2026 sebagai basis data untuk melihat kondisi perumahan secara lebih terukur, mulai dari kepemilikan rumah hingga kualitas hunian masyarakat.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan keberadaan data tersebut penting untuk memberikan gambaran kondisi perumahan secara nasional maupun daerah. Data ini juga dapat menjadi starting point untuk mengukur dan menentukan intervensi pemerintah di sektor perumahan.

“Ini starting point dan betul-betul data ini membuat kerja di bidang perumahan menjadi terukur,” ujar Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan 2026 di kantornya, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Purbaya Bakal Kenakan Pajak Ekspor Perhiasan dengan Berat Tertentu

Menurut Amalia, data perumahan yang tersedia hingga tingkat daerah memungkinkan pemerintah mengetahui wilayah mana yang membutuhkan intervensi lebih besar. Dengan begitu, kebijakan perumahan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi dapat disusun berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

Hasil Statistik Perumahan 2026 menunjukkan backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 mencapai 12,39%, setara sekitar 9,29 juta rumah tangga. Sementara itu, backlog kualitas hunian atau backlog 2 masih mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga.

Di sisi lain, akses rumah tangga terhadap hunian layak meningkat menjadi 70,3% pada 2026, dari 68,4% pada 2025. Artinya, masih terdapat sekitar tiga dari 10 rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.

Amalia menilai data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah maupun jenis intervensi yang diperlukan. Pemerintah dapat melihat daerah yang memiliki persoalan kepemilikan rumah, kualitas hunian, sanitasi, maupun komponen lain dari rumah layak.

Implementasinya mulai terlihat dari program perumahan yang dijalankan pemerintah. BPS mencatat program bedah rumah pada semester I 2026 mencapai 88.635 unit. Sementara itu, intervensi melalui APBD provinsi mencapai sekitar 4.014 unit, sedangkan melalui APBD kabupaten/kota termasuk APBDes mencapai 24.334 unit.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai keberadaan data tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor swasta.

“Kalau pun keberhasilan, itu adalah keberhasilan bersama, bukan hanya keberhasilan satu kementerian,” ujar Maruarar.

Maruarar juga menyebut skala intervensi pemerintah tahun ini semakin besar. Salah satunya terlihat dari target program bedah rumah yang mencapai 400.000 unit, naik dari sekitar 45.000 unit pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian, Statistik Perumahan 2026 dapat menjadi baseline pemerintah untuk mengukur kebutuhan dan mengevaluasi efektivitas program, termasuk apakah intervensi yang dilakukan mampu menurunkan backlog kepemilikan maupun meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Baca Juga: Ruang Fiskal Pemerintah Makin Sempit, Kemampuan APBN Redam Gejolak Baru Terbatas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Prabowo Siapkan Kota Satelit Baru Solusi Atasi Krisis Perumahan, Lahan 129 Ribu Hektare Disiapkan