Reporter: Hikmah Yanti,Umar Idris,Rella Shaliha | Editor: Test Test
JAKARTA. Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) belum patah arang dengan program smart card. BPH Migas akan menghidupkan lagi usulan penggunaan smart card untuk mengendalikan konsumsi premium pada 2009 nanti. Rencananya, pilot project penggunaan smart card ini akan diterapkan di DKI Jakarta.
Alasan BPH Migas mengusulkan lagi program smart card agar pemerintah memiliki manajemen permintaan (demand) bahan bakar minyak (BBM). "Pemerintah hanya punya manajemen supply, makanya saya akan mengusulkan manajemen demand dengan pembatasan jumlah premium melalui smartcard," ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Senin (22/9).
Tubagus yakin dengan sistem ini, konsumsi BBM bersubsidi jenis premium akan turun. Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat anggaran untuk subsidi BBM. Namun Tubagus belum bisa memastikan berapa nilai penghematan dari penerapan smart card ini. Menurut Tubagus, saat ini BPH Migas masih menghitungnya.
Sambil menunggu penghitungan penghematan, BPH Migas Migas juga sedang mencari momentum yang pas untuk mengusulkan program smart card lagi. "Kami akan ajukan usulan ini ke pemerintah, kami lihat situasinya." kata Tubagus.
Anggota Komite BPH Migas Eri Purnomo Hadi menambahkan, BPH Migas mengusulkan smart card lagi karena subsidi premium semakin berkurang, sementara konsumsi bakal meningkat. "Harus ada upaya pengurangan," kata Eri.
Hingga Agustus 2008, konsumsi premium telah mencapai 12,8 juta kilo liter (KL). Tingkat konsumsi itu sudah melebihi target pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 sebesar 11,2 juta KL. Sampai akhir tahun diperkirakan konsumsi premium akan melebihi target 2008. "Dan 2009 akan lebih tinggi lagi," kata Eri.
Seharusnya program smart card ini berlaku tahun ini. Namun pemerintah dan DPR menolak. Pemda Batam dan Bali yang akan menjadi tempat uji coba juga keberatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
