Bos Otorita Pantura Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Bisa Tembus Rp 1.681 triliun

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana besar pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek infrastruktur raksasa ini diprediksi bakal menelan biaya mencapai rentang US$ 80 miliar hingga US$ 100 miliar atau setara Rp 1.681 triliun.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf mengungkapkan, proyek ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km), mulai dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur. Mengingat skalanya yang besar, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang paling rawan terdampak.

"Tapi besar secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$ 80 miliar sampai US$ 100 miliar," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Baca Juga: Pajak Konsumsi Melonjak 83,9% di Januari 2026, Efek Daya Beli Masyarakat Meningkat?

Didit menjelaskan, fokus intervensi awal akan dilakukan di titik-titik kritis seperti Jakarta dan Jawa Tengah, khususnya wilayah Kendal, Semarang, hingga Demak. Daerah-daerah tersebut dinilai sangat rawan sehingga memerlukan mitigasi serta penelitian secara cepat dan simultan. Menurutnya, ini adalah kerja besar yang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap.

"Tentunya tidak seperti membalikkan telapak tangan, saya katakan. Karena ini kerja besar dan kerja bersama. Enggak bisa dikerjakan oleh badan ini sendiri," tegasnya.

Terkait pendanaan, Didit mengakui, kebutuhan biayanya memang sangat besar. Namun, ia mengingatkan, pembangunan ini bukan untuk jangka pendek, melainkan sebagai aset pelindung untuk 100 hingga 300 tahun ke depan.

Menurutnya, urgensi penyelesaian proyek ini jauh lebih besar daripada beban biayanya jika melihat risiko kerugian yang mengintai Pantura.

Mengenai sumber dana, Otorita Pantura tengah mendalami berbagai skema pembiayaan agar tidak memberatkan kantong negara. Ada tiga opsi yang sedang dikaji, yakni murni dari APBN, kolaborasi APBN dengan investor, hingga skema investor murni.

"Kita sedang dalami ini secara mendalam apa keuntungannya untuk kita dan untuk Indonesia, dalam arti kata, tidak terlalu memberatkan pemerintah," pungkasnya.

Selanjutnya: OJK Akan Segera Terbitkan POJK Pengawasan Influencer Saham, Targetnya Semester I-2026

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Selasa 24 Februari 2026, Atur Ketenangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News