Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Proses perizinan di daerah yang berbelit, masih menjadi kendala investasi di negeri ini. Paling tidak, hingga tahun 2014, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi dari 90 perusahaan senilai ratusan triliun batal terlaksana.
Kepala BKPM Franky Sibarani bilang, mandeknya realisasi investasi tersebut bukan dibatalkan sepihak dari investor. Namun, sebagian besar dipicu oleh proses perizinan yang dikeluarkan pemerintahan daerah (Pemda).
Franky mencontohkan, biasanya, kendala investasi terjadi ketika ada kepala daerah sudah mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU). Namun, ketika proses konstruksi dimulai, izin domisili investor dicabut lagi. Ini yang membuat investasi menjadi terganggu. “Padahal, nilai komitmen investasi dari 90 perusahaan mencapai Rp 400 triliun," ujar Franky, Rabu (21/1).
Investasi yang mandek itu berasal dari berbagai sektor industri. Di antaranya, industri perkebunan, perikanan, perdagangan. Yang terbesar berasal dari sektor perkebunan. Nilai itu berasal dari semua perusahaan, baik Penanaman Modal ASing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN).
Franky berharap, kejadian yang sama tidak terulang lagi di tahun ini dengan hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebaliknya, komitmen yang tertunda tadi harus menambah jumlah investasi yang diterima pada tahun ini.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi penanaman modal langsung sebesar Rp 519 triliun atau naik 13,8% dari target yang dipatok tahun lalu Rp 456 triliun.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, keberadaan PTSP diharapkan bisa mempercepat dan membenahi proses perizinan investasi. Ia optimistis, jika PTSP berjalan dengan baik, jumlah komitmen investasi yang tidak tereliasasi tahun ini bakal berkurang.
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddi Arifianto menyayangkan kebijakan Pemda yang masih mempersulit perizinan investasi. Komitmen investasi Rp 400 triliun itu sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah daerah perlu memperbaiki perizinan di daerah," kata Doddi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
