BKPM khawatir pilkada pengaruhi penanaman modal

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menghawatirkan gejolak politik yang berlangsung selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jika menjalar pada penanaman modal di Tanah Air.

Tahun 2017 ini, sejumlah daerah memang akan melangsungkan pilkada, salah satunya DKI Jakarta. Nah, persaingan antar pendukung calon pemimpin daerah bisa menjalar ke kondisi ekonomi dan investasi.

Padahal, seharusnya pemerintah tetap fokus mengejar momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi. "Jangan sampai politik domestik membelah perhatian kita, sehingga kehilangan momentum," kata Tom, Rabu (25/1).

Terutama isu suku, ras, agama dan antargolongan jangan sampai mempengaruhi pandangan investor terhadap Indonesia. Terlebih salah satu isu yang semakin panas adalah mengenai tenaga kerja asing asal China serta gerakan-gerakan yang menentang China.

BKPM mengharapkan pertumbuhan investasi tahun 2017 bisa lebih baik dari tahun 2016 lalu. Pada tahun 2016, investasi hanya tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp 612,8 triliun.

Sedangkan tahun untuk 2017 BKPM menargetkan pertumbuhan invstasi sebesar Rp 678,8 triliun. Untuk menapai target itu, menurut Tom pihaknya harus bisa menjaga iklim investasi agar bisa menarik investor.

Salah satunya dengan terus memperbaiki regulasi, termasuk menyederhanakan perizinan. Karena meskipun sudah melakukan pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI) di tahun 2015 lalu, belum cukup kuat untuk mendorong realisasi investasi.

Nyatanya, kalaupun sebuah sektor sudah dibuka untuk asing masih ada pihak lain yang mempersulit investasi masuk. Misalnya dengan perizinan yang masih memberatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

BKPM: Aksi demo, pilkada tak pengaruhi investasi