Reporter: Barly Haliem, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap dan menahan Juliari Peter Batubara (JPB) sang Menteri Sosial, pada pekan pertama Desember 2020. Politis PDI Perjuangan itu pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana program bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Selain Juliari, KPK menahan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemsos) Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).
KPK juga menetapkan dua orang lain dari kalangan swasta, yakni Direktur Tiga Pilar Agro Utama Ardian IM (AIM), dan satu lagi bernama Harry Sidabuke (HS).
“Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Firli Bahuri, Ketua KPK saat konferensi pers, Minggu (6/12) dini hari.
Firli menjelaskan, dalam penunjukan langsung tersebut diduga ada fee yang dijanjikan untuk tiap paket pengerjaan program bansos. Besaran fee pada tiap paket ditentukan sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.
Baca Juga: MAKI duga fee suap bansos mencapai Rp 33.000 per paket
Total nilai suap sementara versi KPK, Juliari menerima sekitar Rp 17 miliar, melalui Joko dan Adi. Kini, KPK masih menelusuri aliran dana maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Toh, sejumlah kalangan menyangsikan bahwa nilai fee yang diterima para tersangka “hanya”sejumlah itu. Belakangan ini muncul dugaan bahwa nilai suap yang diterima berpotensi jauh lebih besar, di atas 10% dari nilai per paket.
Sebagai gambaran, setiap bulan Kemsos menggelontorkan bansos sembako yang menyasar sekitar 1,9 juta paket seharga Rp 300.000 per paket. Hitungan kasar, dugaan potensi besaran fee proyek ini mencapai lebih dari Rp 57 miliar per bulan.
Nah, dugaan Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, nilai fee yang dipungut sejumlah tersangka mencapai Rp 33.000 per paket sembako bansos yang senilai Rp 300.000.
Hitungan dia, dari anggaran awal bansos, lantas dikurangi biaya transportasi dan distribusi sebesar Rp 15.000 per paket. Selain itu ada biaya kemasan (goodie bag) sebesar Rp 15.000 per unit.
Alhasil, “Anggaran yang diterima pemborong Rp 270.000 per paket, dengan keuntungan 20% adalah Rp 54.000 per paket,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (14/12).
Bancakan komisi paket bansos
Dari hitungan tersebut, seharusnya para pemborong penyediaan paket sembako membelanjakan Rp 216.000 untuk mengisi per paket bansos sembako. Nilai itu berasal dari kalkulasi anggaran yang diterima pemborong dikurangi 20% atau Rp 54.000 sebagai keuntungan pemborong.
Adapun isi paket sembako terdiri dari dua kaleng ikan sarden, 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, susu formula sekitar 400 gram, serta satu kaleng biskuit.
Persoalannya, “Nilai belanja riil dari pemborong hanya Rp 188.000 per paket sembako,” ungkap dia. Cekaknya anggaran belanja itu membuat para pemborong bansos menurunkan kualitas isi paket sembako bansos.
Boyamin menduga, selisih sebesar Rp 28.000 itulah yang kemudian masuk ke kantong sejumlah pihak, termasuk para tersangka, sebagai komisi bansos.
Baca Juga: Pengamat nilai penyaluran bansos lewat sembako memang rawan diselewengkan
Tak hanya itu, mereka juga bisa menikmati gain dari pengadaan goodie bag. Dugaan Boyamin, dari pos anggaran ini masih bisa disunat Rp 5.000 per paket. “Goodie bag dialokasikan Rp 15.000, sementara nilai di lapangan diduga hanya Rp 10.000 per unit,” terang dia.
Hitungan di atas kertas, kata Boyamin, dana yang diduga korupsi adalah Rp 33.000 per paket. “Yang mengalir ke menteri Rp 10.000 sebagaimana rilis KPK. Sisanya Rp 23.000 diduga menjadi bagi-bagi oknum pejabat Kemsos dan pemborong,” ungkap dia.
Ihwal besaran fee pengadaan bansos sembako juga dibeberkan oleh sumber KONTAN yang pernah menjadi rekanan pengadaan bansos sembako. Pria yang minta identitasnya dirahasiakan itu berkisah, sekitar Agustus 2020, dia diundang oleh salah satu koleganya.
Si kolega itu menawarkan proyek pengadaan 20.000 paket bansos sembako untuk wilayah Jakarta.Si kolega itu juga mengenalkan seorang perempuan sebagai mitranya.
Baca Juga: Jokowi dinilai tengah menunggu waktu yang pas untuk reshuffle
Konon, perempuan itu masih berkerabat dengan salah satu pejabat tinggi di Kemsos. “Kawan saya itu bilang punya surat perintah kerja (SPK) bansos Tahap 9 atau untuk bulan September 2020,” kata sumber tersebut.
Untuk merealisasikan proyek pengadaan sembako bansos, sumber tersebut disyaratkan menyediakan Rp 4 miliar. Dana itu untuk modal awal belanja isi paket, dan mengirimkan ke lokasi.
“Pekerjaan dibayar setelah semua selesai baru ditagihkan ke Kemsos disertai dengan bukti-bukti. Pembayaran dijanjikan satu bulan atau dibayar bulan Oktober 2020,” kata sumber KONTAN yang tinggal di wilayah Bekasi itu.
Sang kolega, kata sumber tersebut, lantas menjelaskan hitungannya. Anggaran per paket adalah Rp 300.000 per paket. Dari dana itu lantas dipotong biaya goodie bag Rp 15.000 dan transportasi Rp 15.000 per paket.
“Jadi ketemu angka Rp 270.000 per paket. Cuma, bukan nilai itu yang kami terima, tapi masih dipotong lagi sehingga nilai per paketnya Rp 237.600. Yang Rp 34.400 katanya untuk fee. Kawan saya itu janji dia yang akan bayar fee ini,” kata sumber tersebut.
Baca Juga: Rawan diselewengkan, bansos sembako bakal diganti BLT?
Meski begitu, hitung punya hitung anggaran tersebut masih menjanjikan keuntungan. Sebab, setelah mencari infromasi berbagai sumber pasokan barang, dia bisa mendapatkan harga belanja berbagai barang untuk isi paket bansos maksimal sebesar Rp 203.000 per paket.
Artinya, masih ada margin Rp 34.600 per paket. Dengan kata lain, hitungan di atas kertas dia masih bisa untung Rp 692 juta dari total 20.000 paket sembako.
“Keuntungan ini yang nanti jadi bagi hasil. Saya sebagai sub pemasok mendapat 60% dari keuntungan. Kemudian 40% kawan saya dan mitranya,” ungkap sumber tersebut.
Komisi dibayar, tagihan baru bisa dicairkan
Lantaran itulah, dia mau menerima tawaran tersebut. “Saya ada dana tapi tipis. Saya ajak teman untuk ikut memodali. Terkumpul Rp 4 miliar yag kemudian dipakai untuk belanja dan operasional,” kata sumber tersebut.
Singkat cerita, September 2020, semua pekerjaan pengadaan dan pengiriman paket sembako itu dia tuntaskan. Dia pun lantas mengajukan tagihan ke PPK di Kemsos.
Persoalannya, tagihan pembayaran dia mentok alias belum bisa segera dicairkan. “Ternyata, ada permintaan pembayaran dulu fee-nya. Minta di depan sebelum dicairkan. Totalnya Rp 688 juta untuk 20.000 paket yang saya kelola,” beber si sumber.
Baca Juga: Kemenkeu catat realisasi anggaran perlindungan sosial telah capai Rp 207 triliun
Sumber tersebut lantas meminta koleganya untuk menuntaskan urusan pembayaran fee, sebagaimana perjanjian awal. “Saya tidak mau tahu, dan tidak tahu menahu,” ungkap sumber tersebut.
Oh, iya. Informasi yang beredar, proses penyerahan duit komisi bansos ke ruang kantor salah satu pejabat di Kemsos di Cawang Kencana, juga tak kalah seru, berliku-liku dan menegangkan.
Kabarnya, pada saat datang si kurir pembawa paket berisi duit komisi , mereka diperintahkan untuk menunggu di ruang tamu dengan lampu dimatikan. Selang beberapa saat kemudian, si kurir diperintahkan masuk ke salah satu ruang yang ada pintu lagi menuju ruang lain.
Di ruang terakhir yang dituju itulah, kabarnya, sudah ada lemari sebagai tempat menaruh uang suap. Jika proses penyerahan tersebut sudah tuntas, barulah oknum penerima sogokan menemui si kurir.
Besar pungutan dari laba
Nah, jalaran urusan pembayaran fee itu terlambat, proses pembayaran pekerjaannya pun jadi molor. Sudah begitu, kalkulasi dia meleset total alias berpotensi buntung.
Rupanya, dalam setiap pembayar, ada potongan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan.
“Totalnya 11,5% atau Rp 31.050 per paket. Saya enggak masalah ada potongan lagi karena kan masuk negara. Cuma, kolega saya enggak bilang dari awal kalau ada potongan pajak sehingga hitungan tadi meleset semua,” keluh si sumber.
Berlikunya proses administrasi itulah yang membuat pembayaran yang seharusnya dia terima terlambat. “Saya baru terima semuanya bulan November 2020 atau dua bulan dari pekerjaan. Ini yang bikin saya enggak enak sama teman karena uangnya baru kembali setelah dua bulan,” kata sumber tersebut dengan nada kesal.
Baca Juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan sosial sesuai aturan
Di sisi lain, berbagai potongan juga nyaris menggerus habis keuntungannya. Realisasi keuntungan yang dia dapat sekitar Rp 90 juta atau Rp 4.500 per paket. Porsi itu setara 1,5% dari anggaran per paket dari Kemsos.Nilai keuntungan itu pun masih harus dibagi dengan kolega maupun kongsinya “Lebih gede komisinya daripada untungnya,” kata sumber tersebut.
Dus, apakah masih mau ikut proyek pengadaan bansos lagi? “Saya kapok, enggak mau lagi-lagi!” tandas pria paruh baya itu.
Sampai berita ini diturunkan, KONTAN tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari Juliari maupun tersangka lainnya, dan pengacaranya.
Baca Juga: Pemerintah alokasikan anggaran untuk Bansos sebesar Rp 408,8 triliun di tahun 2021
Harus diusut tuntas
Pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendy belum bersedia berkomentar terkait dengan dugaan besaran fee bansos yang bisa melebihi dari 10% per paket. Dia juga belum menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menuntaskan dugaan korupsi bansos ini. “Saya sedang mempelajari dan mengidentifikasi masalah,” kata Muhadjir yang juga menjabat Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dugaan korupsi dan aliran dana bansos sembako ini memang harus diungkap dan diusut tuntas agar semuanya menjadi terang benderang. Sebab, dugaan dana yang dikorupsi tersebut berkaitan langsung dengan bantuan sosial untuk kalangan miskin, serta dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19.
Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, memastikan sekecil apapun informasi terkait kasus tersebut bakal ditelusuri KPK, termasuk juga yang datang dari MAKI.
"Setiap ada informasi bakal kami dalami, karena dalam proyek tersebut terdapat 272 kontrak," katanya, Senin (14/2).
KPK juga akan mendalami informasi lain yang menyebutkan fee yang didapat dari bansos paket sembako lebih besar lagi. Juga ada kemungkinan pihak terkait membuat perusahaan dadakan untuk bisa terlibat dalam proses pengadaan barang tersebut.
Dari informasi tesebut, penyidik baru bisa melangkah lebih jauh lagi. Misalnya ternyata memang benar bahwa terjadi penggelembungan harga paket sembako, Selain di bansos untuk Jabodetabek, KPK juga mulai menyisir bentuk bansos lainnya yang ada di luar Jabodetabek karena ada laporan dari masyarakat soal kualitas dari bansos tersebut yang tidak memadai.
Selanjutnya: Inilah jenis bansos warga miskin di kasus korupsi Mensos Juliari Batubara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
