Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) meminta agar Komisi XIII mengkaji ulang terkait hasil dari rekonstruksi anggaran yang diefisiensikan pada kuartal II 2025.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengungkapkan, awalnya pagu anggaran Komnas HAM di 2025 sebesar 112,82 miliar. Kemudian setelah adanya efisiensi berdasarkan SE Menkeu S-37/MK.02/2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp 52,15 miliar, anggarannya menjadi sebesar Rp 60,67 miliar.
Kemudian saat ada rekonstruksi efisiensi belanja, besaran yang dipangkas yang diturunkan menjadi sebesar Rp 41,19 miliar. Alhasil anggaran pasca rekonstruksi untuk Komnas HAM berubah menjadi Rp 71,63 miliar.
Nova membeberkan, berbagai upaya akan dilakukan untuk menghemat anggaran sejak adanya efisiensi anggaran. Ada beberapa strategi yang diterapkan Komnas HAM.
Baca Juga: Anggaran Kemenhan dan TNI Dipangkas Rp 26,99 Triliun, Pembangunan Asrama Terdampak
Salah satunya tercermin dari anggaran operasional perkantoran tahun ini yang diturunkan dari Rp 20,25 miliar menjadi Rp 16,5 miliar. Rencananya, penghematan akan dilakukan dengan pembatasan penggunaan listrik dan air, pengurangan pemeliharaan gedung dan kendaraan.
Selanjutnya, anggaran dukungan manajemen di 2025 yang turun dari Rp 14,12 miliar tahun lalu menjadi Rp 4,85 miliar. Upaya efisiensi dilakukan dengan mengurangi biaya perjalanan dinas, hingga pemanfaatan media digital.
Terakhir, anggaran dukungan teknis penegakan HAM yang turun drastis lebih dari 90% yaitu dari Rp 11,73 miliar dipangkas menjadi Rp 1,21 miliar.
“Anggaran penegakan HAM turun lebih dari 90%, dan ini akan menjadi masalah pada tusi penegakan HAM, karena kami tidak bisa menggunakan anggaran non APBN untuk menjamin independensi Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM,” tutur Nova saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2).
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, Badan Geologi Kementerian ESDM Pastikan Tak Ada PHK
Tak hanya itu, saat ini Komnas HAM juga tercatat memiliki 6 sekretariat provinsi. Tahun lalu realisasi operasional anggarannya mencapai Rp 1,24 miliar, tetapi tahun ini alokasinya diturunkan menjadi Rp 583 juta untuk 6 kantor. Padahal kata Nova, kantor sekretariat tersebut merupakan garda terdepan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai kerentanan masalah sosial dan politik terkait HAM.
“Kami ingin memohon dukungan kepada anggota komisi XIII, dukungan terhadap rekonstruksi anggaran yang kami sampaikan. Namun kami berharap dukungan tidak berhenti disitu, dengan berkurangnya anggaran program tusi Komnas HAM sebesar lebih dari 50% untuk penegakan HAM, maka kita akan menghadapi akses masyarakat terhadap terhadap keadilan,” ungkapnya.
Menurutnya dengan berkurangnya anggaran maka Komnas HAM akan menghadapi tantangan dalam memonitor tanggung jawab kepada pemerintah dan aparatnya dalam pemenuhan tanggung jawab perlindungan HAM baik di pusat dan daerah.
“Oleh sebab itu permohonan kedua adalah kalau boleh di kuartal II bisa dilakukan review terhadap rekonstruksi anggaran. Ini menjadi revitalisasi anggaran di Komnas HAM,” tandasnya.
Selanjutnya: Inilah 4 Cara Top Up GoPay lewat BCA mobile, Oneclick, hingga ATM
Menarik Dibaca: Promo McD Dinner Valentine 14 Februari, Rp160.000 Dapat Paket Berdua + Live Music
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
