Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Bank Indonesia memproyeksikan inflasi di sebagian besar daerah akan mencatatkan inflasi yang lebih rendah pada triwulan I-2014 ini. Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Doddy Zulverdy menyampaikan, angka ini akan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang kurang dari 8,4%.
Meski begitu, beberapa wilayah di Kawasan Timur Indonesia seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu, akan mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya.
"Kenaikan laju inflasi di beberapa wilayah KTI dan Sumatera itu diperkirakan antara lain akibat pasokan dan distribusi pangan yang terkendala oleh dampak banjir dan bencana alam lainnya," jelas Doddy di Gedung BI, Jakarta, Selasa (18/2).
Untuk wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan inflasi triwulan I-2014 akan berada pada level 4,9%-5,4%. Sementara itu, inflasi pulau Jawa diperkirakan berada pada level 4,9%-5,3%.
BI juga menjelaskan, prospek perekonomian Indonesia pada 2014 akan lebih stabil. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta defisit transaksi berjalan yang menurun ke arah yang sehat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2014 akan berada pada bias batas bawah target pertumbuhan 5,8%-6,2%, yaitu 5,6%.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan tumbuh 5,5%-6%. Untuk Kawasan Timur Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada level 4,5%-5%. Sedangkan untuk Jawa, pertumbuhan ekonomi berada pada level 6%-6,4%.
Menurut Doddy, perbaikan ekspor masih akan tetap terjadi memasuki triwulan I-2014. Berdasarkan laporan nusantara prospek ekonomi daerah, perbaikan ekpor terindikasi di hampir seluruh daerah.
Perbaikan ekspor terutama untuk produk perkebunan, manufaktur dan tambang non-mineral. Sementara itu, permintaan domestik terindikasi cenderung melambat. Ekspor di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melambat dikarenakan terjadinya penyesuaian terhadap implementasi kebijakan pengaturan ekspor mineral.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
