Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Devisa hasil ekspor yang dikonversi ke rupiah jumlahnya hanya kecil. Bank Indonesia (BI) mencatat, valas hasil ekspor yang dikonversi ke rupiah hanya sebesar 15%-25% dari total valas yang tercatat kembali ke Indonesia.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, data BI menunjukkan, 90% lebih dari devisa hasil ekspor (DHE) sudah masuk ke Indonesia. BI, dalam hal ini mencocokkan atara dokumen pengapalan dan dokumen uang yang masuk ke perbankan.
“Karena Indonesia menganut sistem devisa bebas. Uang itu setelah masuk dan yang punya mau gunakan untuk apapun ya tidak dilarang,” kata Mirza di Gedung BI, Jakarta, Jumat (27/7).
Uang tersebut biasanya digunakan apabila ada kewajiban utang luar negeri dan untuk impor bahan baku. “Kalau mau dikonversi ke rupiah ya silakan. Atau kemudian ternyata dia dapat utang dari bank di luar negeri dan harus bayar bunga utang dan kemudian ada outflow ya silakan aja,” ujarnya.
Di lokasi yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah bersama BI akan memperkuat penegakan hukum atas kewajiban laporan valas hasil ekspor yang direpatriasi. Sebab, tidak akan ada instrumen baru untuk mengatur ini agar dilaksanakan.
“Enforcement-nya diperkuat meskipun kebijakannya akan tetap sama. Kami dan BI terus bekerjasama untuk lakukan ini," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (27/7).
Pihakya siap bekerjasama dan mendukung kebijakan BI. "Kami akan terus memonitor berapa yang dikonversi ke rupiah dan berapa yang mata uang asing,” lanjutnya.
Asal tahu saja, kemarin (26/7), Presiden Joko Widodo mengumpulkan 40 taipan di Istana Bogor. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pengusaha membawa pulan devisa hasil ekspornya ke Indonesia.
Beberapa pemgusaha yang hadir antara lain pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Salim Group Anthony Salim, Chairman GarudaFood Group Sudhamek Agung WS. Lalu, bos Grup Djarum Robert Budi Hartono, pendiri Rajawali Group Peter Sondakh, hingga pendiri sekaligus Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono.
Beberapa poin penting yang jadi bahan diskusi pengusaha dan pemerintah antara lain kebijakan ekspor dan hambatan investasi serta keinginan pemerintah agar taipan membawa valas mereka masuk ke Tanah Air. Hitungan pemerintah, hanya 85% valas milik pengusaha Indonesia yang kembali ke Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
