Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah memumpuk cadangan devisa memang masih berat. Defisit yang terjadi di necara dagang akibat nilai impor yang lebih besar ketimbang ekspor menjadi bukti.
Upaya pemerintah kini memasuki tahap baru. Lihat saja, kemarin (26/7), Presiden Joko Widodo mengumpulkan 40 taipan di Istana Bogor. Tampak hadir: pendiri dan pemilik Medco Group Arifin Panigoro, bos Salim Group Anthony Salim, Chairman GarudaFood Group Sudhamek Agung WS. bos Grup Djarum Robert Budi Hartono, pendiri Rajawali Group Peter Sondakh, hingga pendiri sekaligus Chairman Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono.
Berlangsung hampir dua setengah jam, Presiden Jokowi mengajak para pemilik perusahaan itu untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Beberapa poin penting yang jadi bahan diskusi pengusaha dan pemerintah: kebijakan ekspor dan hambatan investasi serta keinginan pemerintah agar taipan membawa valas mereka masuk ke Tanah Air.
Hitungan pemerintah masih ada 15% valas para taipan itu tersimpan di luar negeri. Toh, "Tak ada halangan apapun pengusaha untuk membawa devisa ke dalam negeri," tandas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai pertemuan. Dengan begitu ini akan membantu pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah
Valas hasil ekspor itu juga bisa diinvestasikan untuk meningkatkan ekonomi dan kapasitas usaha para taipan itu. Tak hanya itu, "Pak Presiden juga mengajak pengusaha untuk fokus pada usahanya dan ekspor yang ditingkatkan," ujarMenkeu. Dengan competitiveness, Menkeu yakin, Indonesia mampu mengatasi penguatan dollar.
Upaya penguatan rupiah memang memakan banyak devisa. Jika Januari 2018, posisi cadangan devisa masih di US$ 131, 98 miliar, saat ini (Juni) tersisa US$ 119,83 miliar. Hanya, upaya menguatkan rupiah belum berhasil lantaran tekanan eksternal masih menghantui.
Para pengusaba mengaku, hasil devisa hasil ekspor sejatinya sudah masuk ke Indonesia. Tapi memang sebagian disimpan untuk membeli bahan baku atau kewajiban ke perbankan asing.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, kewajiban ke bank memang jadi salah satu alasan devisa sulit masuk. "Bank yang kasih kredit mau uangnya ditaruh di bank mereka di luar negeri, ujar Rosan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, secara teori, devisa pasti kembali ke Tanah Air. "Untuk apa kami simpan di luar negeri," katanya.
Hanya, masih banyak kebijakan pemerintah yang tak ramah bagi usaha. Misal, izin ekspor yang masih berbelit, kebijakan insentif pajak yang masih sulit dinikmati hingga masalah persepsi atau keyakinan bahwa saat pengusaha butuh devisa, pemerintah bisa menyediakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
