BI dan Kemenkeu Sepakati Debt Switching, Waspadai Jebakan Beban Bunga

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati skema debt switching senilai Rp 173,4 triliun pada 2026.

Nilai ini setara dengan total Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo tahun ini. Kesepakatan diambil dalam forum Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026, Jumat (20/2).

Lewat skema debt switching, pemerintah menukar SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka lebih panjang. 

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Pasar di Balik Kebijakan Debt Switching BI dan Pemerintah

Dengan demikian, pembayaran pokok utang tahun ini dapat digeser ke tenor yang lebih panjang, sekaligus meredam tekanan likuiditas jangka pendek. 

Transaksi dilakukan bertahap dan disetel sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan, dengan SBN tetap dibeli di pasar sekunder atau melalui mekanisme pertukaran bilateral. 

Instrumen yang dipertukarkan bersifat tradeable dan menggunakan harga pasar.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan langkah ini sejalan dengan arah kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Namun, di balik prinsip kehati-hatian dan disiplin pasar, langkah ini tetap menunjukkan ketergantungan pemerintah pada dukungan bank sentral dalam mengelola profil jatuh tempo utang. 

Baca Juga: Pemerintah-BI Siap Lanjutkan Debt Switching, Pasar Diminta Tetap Tenang

Debt switching sebelumnya juga dilakukan pada 2021, 2022, dan 2025.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai debt switching bukan solusi untuk semua masalah. 

“Ini berpotensi menaikkan premi risiko dan akhirnya justru membuat biaya utang membesar,” ujarnya. 

Josua menekankan risiko peningkatan beban bunga jika penukaran dilakukan saat imbal hasil tinggi atau perpanjangan tenor membuat pembayaran bunga lebih lama. 

Menurutnya, yang paling penting bukan sekadar nominal penukaran, melainkan apakah langkah ini menurunkan biaya utang keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo.

Baca Juga: Bank Indonesia Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah Rp 173,4 Triliun Tahun Ini

BI dan Kemenkeu menegaskan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang kuat. Koordinasi lanjutan akan disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global. 

Sinergi fiskal dan moneter dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan sistem keuangan, sambil tetap menjaga ruang kebijakan agar bank sentral tidak terlalu terseret mendukung kebutuhan pembiayaan fiskal di tengah volatilitas global.

Selanjutnya: HP Realme 1 Jutaan: Rekomendasi Pilihan Tahan Banting Terbaik untuk Anak!

Menarik Dibaca: HP Realme 1 Jutaan: Rekomendasi Pilihan Tahan Banting Terbaik untuk Anak!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Keuangan

Tren Beban Bunga Perbankan Meningkat pada Juli 2025, Dipengaruhi Kenaikan DPK

Nasional

BI Akan Kembali Lakukan Debt Switching dengan Pemerintah di Tahun Ini

Nasional

Thomas Djiwandono: Debt Switching BI dengan Pemerintah pada 2026 Tak Ganggu Pasar

Keuangan

Beban Bunga Naik, Maybank: Suku Bunga Deposito Masih Relatif Tinggi

Nasional

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah Turun 88% ytd, Purbaya: Beban Bunga Utang Lebih Murah