BGN: Total Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis Lebih dari 6.000

Rabu, 01 Oktober 2025 / 11:08 WIB

ILUSTRASI. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, total korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 6.517 orang penerima manfaat.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat total korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 6.517 orang penerima manfaat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pemantauan MBG dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Wilayah I di Sumatra, Wilayah II di Jawa dan Wilayah III di Indonesia Timur.

"Dan terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan di SPPG, dari 6 Januari - 31 Juli tercatat 24 kasus kejadian, sementara 1 Agustus - Malam tadi ada 51 kasus kejadian," kata Dadan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Lebih rinci, Dadan mengatakan pada wilayah I tercatat ada 9 kasus dengan total korban mencapai 1.307 penerima manfaat, wilayah II 46 kasus dengan total korban 4.207 penerima manfaat, sementara wilayah III tercatat 17 kasus dengan total korban mencapai 1.003 penerima manfaat.

Dadan menyebut salah satu kejadian terbesar ada di wilayah III yaitu di SPPG Banggai dengan total korban 338 penerima manfaat.

"Ini disebabkan perubahan suplayer ikan cakalang, suplayer lama sudah biasa suplai dengan kualitas baik, dan diganti yang secara bahan baku belum menandingi suplayer lama dan menyebabkan alergi," ungkap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengklaim pihaknya telah mengidentifikasi penyebab keracunan dari beberapa SPPG.

Menurutnya kejadian terjadi lantaran SPPG tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Misalnya, pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 tapi SPPG melakukan H-4. Kemudian, prosesing masak yang melanggar ketentuan lebih 6 jam.

"Seperti di Bandung itu ada yang masak jam 09.00 dan kemudian dikirimnya sampai jam 12.00 siang, ada yang lebih," tambah Dadan.

Namun begitu, Dadan bilang, pihaknya telah melakukan teguran pada SPPG yang tidak mematuhi ketentuan dengan menutup sementara sampai seluruh proses perbaikan dilakukan.

"Kemudian mereka juga harus memitigasi terkait trauma yang akan timbul pada penerima manfaat, penutupan itu waktunya tidak terbatas tergantung dengn kecepatan SPPG mampu melakukan penyesuaian diri dan menunggu hasil investigasi," jelas Dadan.

Beberapa kejadian juga disebabkan karena beberapa SPPG belum memiliki sanitasi air yang baik.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi alat makan.

"Kita juga menyarankan meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita instruksikan menggunakan alat galon dan mencuci airnya menggunakan saringan," tutupnya.