Beragam Skema Pembiayaan Investasi dari Otorita IKN untuk Calon Investor Kazakhstan

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

PEMBIAYAAN INVESTASI IKN - Pemerintah Indonesia terus membuka berbagai peluang untuk para investor dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Terkait hal ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun ibu kota baru Indonesia di Nusantara.

“Otorita menyambut kontribusi dalam berbagai bentuk investasi langsung dan public private partnership. Kami juga terbuka untuk mengeksplorasi berbagai jenis pembiayaan kreatif, seperti blended financing dan mekanisme crowd funding,” ujarnya di Forum Investasi dikutip dari kanal Youtube KBRI Astana TV, Selasa (4/7/2023).

Dalam paparannya, Bambang menyebutkan bahwa ketertarikan dunia investasi di IKN per 28 Juni 2023, tercatat 256 Letter of Intent (LoI) dan angka ini akan terus meningkat.

Ketertarikan investasi ini berasal dari 19 negara, dengan 5 negara teratas yang berminat berinvestasi yakni Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan China, atau terbilang sekitar 50 persen dari perusahaan asing.

Menanggapi soal investasi, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono yang turut hadir menjelaskan, dari 12 sektor penting investasi di Indonesia, 6 di antaranya adalah sektor prioritas teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek. Yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.

Sektor ini akan menjadi infrastruktur dasar pembangunan hingga tahun 2024. Sedangkan 6 lainnya adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan, infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri. Kata Agung, sektor-sektor pembangunan Nusantara dapat menjadi proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan keberlanjutan.

Setiap sektor dianalisis sesuai dengan kebutuhan pendanaan, mekanisme pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi.

Seperti halnya sektor perumahan, yang mempunyai peluang investasi yang paling signifikan. Perumahan mempunyai estimasi investasi dengan rentang 0,67-1,09 miliar dollar AS, dengan kebutuhan tersebut maka skema pendanaan yang digunakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan minat investasi. Hal ini meliputi tax holiday, skema tax deduction, dan lain-lain.

Investasi di IKN lanjut Agung, mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor, antara lain tax holiday dengan batas minimum Rp 10 miliar dengan tenggat maksimal 30 tahun, di mana yang saat ini berlaku di luar Nusantara batas minimum untuk mendapatkan tax holiday adalah Rp 100 miliar dengan tenggat waktu hanya 20 tahun.

Tentunya insentif semacam ini berlaku untuk hal lain seperti, super deduction vocation, super deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang mewah, fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.

“Ini semua menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut memiliki Nusantara,” ujarnya.