/2024/03/12/1801926912.jpg "TKD 2027 Naik, Ekonom Ingatkan Risiko Defisit APBN Membengkak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peluang pemerintah menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 kisaran Rp 40 triliun sampai Rp 90 triliun dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama apabila kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.
Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto mengatakan, ruang kenaikan TKD memang terbuka, namun dampaknya terhadap fiskal perlu dicermati, khususnya dalam situasi gejolak global yang masih tinggi.
“Kalau ekonominya jalannya bagus, belanja daerah efisien, belanja pusat juga efisien dan memberikan dampak positif, defisit fiskal bisa tetap terkendali. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang dan harus ada tambahan belanja, sudah pasti defisit fiskal juga naik,” ujar Myrdal kepada Kontan, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, kemampuan pemerintah menjaga defisit APBN sangat dipengaruhi kondisi eksternal, termasuk risiko perlambatan ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, serta tekanan terhadap penerimaan negara.
Baca Juga: Imunitas Patriot-Merah Putih Bond Jadi Bentuk Baru Tax Amnesty Jilid III
Dalam situasi tersebut, ruang fiskal untuk menambah belanja, termasuk TKD, menjadi lebih terbatas karena pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Myrdal menilai, selain mengandalkan TKD, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui lembaga pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), terutama untuk proyek yang memiliki dampak ekonomi luas.
“Kalau mereka membutuhkan dana untuk kebutuhan pembangunan yang bisa memberikan multiplier effect, bisa mendapatkan fasilitas dari PT SMI asalkan sesuai prosedur. Bunganya juga relatif rendah,” katanya.
Baca Juga: Airlangga: Ada Ketentuan Khusus Terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond
Menurutnya, pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi pelengkap ketika ruang fiskal pemerintah pusat terbatas, sehingga pembangunan di daerah tetap dapat berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada kenaikan TKD.
Ia menambahkan, efektivitas penggunaan anggaran daerah tetap menjadi kunci utama agar tambahan belanja, baik dari TKD maupun pembiayaan lain, benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau program ekonomi berjalan baik, daerah juga akan mendapatkan PAD yang lebih besar karena aktivitas ekonomi akan memberikan multiplier effect,” ujar Myrdal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
