kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,65   -6,71   -0.72%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Belum semua daerah kebagian BLT, Kemensos: Terbentur masalah data


Senin, 27 April 2020 / 14:46 WIB
Belum semua daerah kebagian BLT, Kemensos: Terbentur masalah data
ILUSTRASI. Menteri Sosial Juliari P. Batubara


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum seluruh daerah mendapatkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk jaring pengaman sosial akibat pandemi virus corona (Covid-19). Dalam seminggu terakhir pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) khusus untuk warga Jabodetabek. Total terdapat 1,3 juta keluarga Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek yang mendapat bansos senilai Rp 600.000 per keluarga.

Selain itu BLT juga disiapkan untuk warga di luar Jakarta. BLT juga telah disalurkan ke beberapa daerah dan masih ada yang akan menyusul.

Baca Juga: Agar tepat sasaran, Mensos minta penyelesaian penyaluran bansos diatur pemda

"Masih belum banyak daerah yang kita lakukan karena menyangkut data," ujar Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat kabinet secara video conference, Senin (27/4).

Mengenai data penerima BLT, Juliari bilang pemerintah memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah(Pemda) sehingga tidak perlu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan.

Meski begitu, pemerintah akan melihat penerima bantuan agar tidak bertumpuk. Pasalnya BLT ada yang bersumber dari Kemensos, ada pula yang berasal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui dana desa.

Penyaluran BLT juga dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama melalui rekening bank atau melalui pengiriman ke kantor pos. "Khususnya untuk nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank himbara," terang Juliari.

Baca Juga: Bantuan langsung tunai kini segera mengalir ke desa-desa

Juliari juga menegaskan Pemda dapat menyalurkan bansos menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu bisa dilakukan tanpa sinkronisasi data dengan pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×