Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih menyalurkan anggaran prioritas pada tahun 2023, salah satunya anggaran perlindungan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir April 2023, pemerintah telah menggelontorkan Rp 122,4 triliun untuk pos anggaran tersebut.
Sayangnya, anggaran ini turun 5,1% bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang pada waktu itu mencapai Rp 129,0 triliun.
Padahal, "anggaran perlinsos dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga saat hari raya," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5).
Baca Juga: Ketimbang Subsidi BBM, Bank Dunia Menilai Bansos Lebih Efektif Tekan Kemiskinan
Namun, Sri Mulyani kemudian menjelaskan alasan belanja perlindungan sosial yang menurun.
Katanya, pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, dan BLT desa.
Sehingga dengan kata lain, penurunan belanja perlindungan sosial bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, lebih karena faktor basis tinggi.
Ia kemudian memerinci pemanfaatan belanja perlindungan sosial. Dari data, ia menyalurkan Rp 57,3 triliun untuk belanja K/L.
Ini mencakup belanja sebesar Rp 30,2 triliun dari Kementerian Sosial untuk penyaluran Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
Kemudian, Rp 10,1 triliun dari Kementerian Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk bantuan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Baca Juga: Pemerintah Akan Gelontorkan Bantuan Beras 10 Kg Kepada 21,3 Juta KPM
Ada juga belanja sebesar Rp 15,7 triliun dari Kementerian Kesehatan untuk bantuan iuran PBI JKN, peserta PBPU, dan BP Kelas III.
Serta belanja dari BNPB sebesar Rp 1,3 triliun yang antara lain untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana Kabupaten Cianjur.
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyalurkan belanja non-K/L sebesar Rp 62,8 triliun untuk subsidi energi dan subsidi non energi.
Kemudian, pemerintah juga menyalurkan belanja TKD sebesar Rp 2,2 triliun untuk BLT desa bagi 2,0 juta keluarga penerima manfaat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
