Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menambah program perlindungan sosial (perlinsos) berupa bantuan pangan kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bantuan pangan tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat bawah terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan total anggaran Rp 8,2 triliun.
Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 Kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan THR ASN 2023 Cair Mulai 4 April
"Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat, di sisi lain pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan program kepada kelompok UMKM," ujar Sri Mulyani dalam Press Statement THR dan Gaji 13, Rabu (29/3).
Seperti yang diketahui, pemberian bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada Ramadan 2023 hingga menjelang lebaran.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai Rp 476 triliun untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan, seperti Penyaluran PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp 28,7 triliun, pemberian bansos melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun, serta subsidi energi dan non energi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani serta transportasi publik senilai Rp 290,6 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Telah Salurkan Perlinsos Korban Bencana Alam Rp 6,66 Miliar
Kemudian, ada juga penerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta peserta sebesar Rp 46,5 triliun, penerima program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp 9,7 triliun, serta penerima bidikmisi/kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 994,3 ribu mahasiswa sebesar Rp 12,8 triliun.
"Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat terutama kelompok yang kurang mampu, keberpihakan dari pemerintah ditunjukkan melalui berbagai policy. Selain itu menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli juga dilakukan pemerintah saat ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
