Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan belanja negara pada 2023 mencapai Rp 3.041,7 triliun. Belanja tersebut mengalami penurunan 2,13% dari belanja negara tahun ini yang sebesar Rp 3.106,4 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022.
Adapun pemerintah mematok anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 993,2 triliun, salah satunya untuk biaya pemilihan umum (pemilu).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan multiplier effect dari belanja terkait pemilu terhadap perekonomian cenderung rendah. Meski begitu, dari sisi pengeluaran produk domestik bruto (PDB), konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan akan meningkat dan akan lebih tinggi jika dibandingkan komponen pengeluaran lainnya pada PDB.
"Berbeda dengan pemilu 2019, di mana pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 yang akan dilaksanakan bersamaan, maka dampaknya akan terlihat pada PDB kuartal IV-2023 dan kuartal I-2024," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (17/8).
Baca Juga: Belanja Negara Turun, Investasi Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi 2023
Meskipun demikian, Josua menyebut, di saat yang bersamaan terdapat potensi perlambatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ investasi mengingat ada kecenderungan pelaku bisnis atau investor yang cenderung wait and see sampai menunggu kepastian hasil pemilu, baik pileg maupun pilpres.
"Oleh sebab itu meskipun ada potensi peningkatan laju pertumbuhan LNPRT ketika pemilu namun ada potensi perlambatan investasi," jelasnya.
Sehingga keseluruhan, menurutnya, belanja pemilu tidak dapat dijadikan tumpuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena juga mempertimbangkan share LNPRT terhadap PDB Nominal juga cenderung rendah.
Dihubungi terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDP relatif rendah jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Baca Juga: Pemerintah Potong Anggaran Belanja Negara 2023, Ini Komentar Pengusaha
Oleh sebab itu, Huda bilang, fungsi pengeluaran pemerintah sebenarnya adalah ketika konsumsi masyarakat dan investasi lesu, maka pengeluaran pemerintah bisa menjadi opsi utama penopang ekonomi. Namun ketika normal, pengeluaran pemerintah hanya menjadi stimulus ekonomi, bukan menjadi tumpuan utama.
"Dengan adanya pengeluaran pemerintah diharapkan dapat memicu konsumsi rumah tangga dan investasi untuk melaju lebih cepat. Kita mengenalnya dengan multiplier pengeluaran pemerintah untuk perekonomian," kata Huda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
