Belanja Pemerintah Pusat Baru Terserap 79,5% hingga November 2025

Kamis, 18 Desember 2025 / 16:54 WIB

ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Dok/Kemenkeu) (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2025 mencapai Rp 2.116,2 triliun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir November 2025 mencapai Rp 2.116,2 triliun. Angka tersebut setara 79,5% dari target outlook Laporan Semester (Lapsem) 2025 dan baru 78,33% dibandingkan pagu awal APBN 2025.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat tahun ini masih lebih rendah. Pada akhir November 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 85,1% dari pagu APBN 2024.

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp 1.110,7 triliun atau 87,1% dari target outlook Lapsem 2025. Sementara itu, belanja non K/L tercatat sebesar Rp 1.005,5 triliun atau baru terserap 72,5% dari target outlook.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa secara umum belanja K/L masih berada pada jalur yang sesuai atau on track dan mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan. Belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 289,8 triliun, belanja barang Rp 404,5 triliun, belanja modal Rp 249,6 triliun, serta belanja bantuan sosial (bansos) Rp 166,8 triliun.

“Belanja pegawai tumbuh 9,3% karena memang terjadi peningkatan jumlah pegawai. Belanja barang tumbuh 1,3%, memang agak lambat di awal tahun karena adanya efisiensi, tetapi sampai akhir November sudah tumbuh,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2025, Kamis (18/12).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa belanja bansos mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 19,2% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini cukup tinggi karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat,” kata Suahasil.

Sementara itu, belanja non K/L utamanya digunakan untuk pembayaran pensiun dan dinilai tetap berjalan sesuai rencana. Tercatat jumlah penerima pensiun meningkat sekitar 100.000 orang, dari 3,63 juta orang pada 2024 menjadi 3,72 juta orang pada 2025.