/2026/07/02/227649835.jpg "Belanja Pemerintah 2027 Cetak Rekor, Tapi Ruang untuk Dorong Ekonomi Menyusut")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2027 memang mencetak rekor secara nominal. Namun, di balik kenaikan tersebut, ruang anggaran untuk belanja yang dapat langsung mendorong kapasitas ekonomi justru semakin terbatas.
Dalam RAPBN 2027, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 3.362,2 triliun, sekitar 82% dari total belanja negara yang mencapai Rp 4.097,2 triliun. Angka itu tumbuh 3,63% dibandingkan outlook 2026.
Kenaikan belanja tersebut terutama ditopang sejumlah pos rutin dan kewajiban pemerintah. Belanja pegawai, misalnya, dialokasikan Rp 625,24 triliun atau tumbuh 7,85% dibandingkan outlook 2026.
Baca Juga: Fenomena Downtrading Jadi Tantangan Penerimaan Cukai pada 2027
Sementara itu, pembayaran bunga utang mencapai Rp 650,31 triliun, naik 12%.
Belanja subsidi juga meningkat 1,69% menjadi Rp 387,88 triliun.
Sebaliknya, sejumlah pos yang berperan dalam menambah kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan. Belanja barang hanya dialokasikan Rp 681,13 triliun, turun 6,8% dari outlook 2026.
Penurunan lebih dalam terjadi pada belanja modal. Anggarannya ditetapkan Rp 295,22 triliun, anjlok 19,65% dibandingkan outlook tahun ini. Belanja sosial juga turun 6% menjadi Rp 156,48 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah tetap merancang APBN 2027 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur dan terarah untuk mendorong ekonomi lebih tinggi dan akselerasi lebih cepat," kata Ferry, Rabu (19/8).
Baca Juga: Siapkan Rp 31 T, PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu, Cek Rincian Gajinya
Namun, komposisi belanja tersebut menjadi perhatian ekonom. Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menyoroti pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp 650 triliun pada 2027. Nilai tersebut setara hampir 16% dari total belanja negara.
Menurut dia, meningkatnya porsi belanja rutin dan kewajiban pemerintah, bersamaan dengan menyempitnya ruang belanja modal, membuat kemampuan APBN dalam meningkatkan kapasitas produktif ekonomi menjadi lebih terbatas.
Kondisi itu terutama terlihat dari semakin kecilnya ruang untuk pembangunan infrastruktur, konektivitas maupun investasi publik yang dapat memberikan dampak terhadap kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede juga menilai penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian. Sebab, belanja modal memiliki peran langsung dalam menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, hingga fasilitas produksi.
Menurut Josua, komposisi anggaran tersebut masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Namun, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka menengah, Indonesia tetap membutuhkan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Baca Juga: Insentif Motor Listrik Disunat Jadi Rp3 Juta Mulai September 2026, Cek Harga Terbaru
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kualitas belanja menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Josua memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya tumbuh sekitar 5,22%, dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,09% dan investasi 6,03%.
"Mencapai pertumbuhan mendekati 6% dengan defisit yang justru dipersempit membutuhkan kualitas belanja untuk setiap rupiah yang jauh lebih tinggi," jelas Josua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
