Pemerintah Siap Gelontorkan Stimulus, Ekonomi di Kuartal IV Belum Tentu Terdongkrak

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggelontorkan stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026 berupa bantuan pangan dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Bantuan pangan beras diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 17,5 triliun. Bantuan tersebut menyasar sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan masing-masing menerima 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan pada Oktober hingga Desember 2026.

Sementara itu, pemerintah kembali menyalurkan BSU dengan anggaran hampir Rp 12 triliun. Bantuan tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan nilai Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima BSU akan memperoleh total bantuan Rp 900.000.

Bila ditotal, anggaran untuk program BSU dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per keluarga penerima manfaat mencapai Rp 29,5 triliun. Sementara itu, pemerintah belum mengumumkan secara pasti anggaran untuk program pembukaan rekening bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun.

Namun, angka tersebut belum termasuk anggaran pembukaan rekening bank secara otomatis yang disertai pemberian saldo awal Rp 50.000 bagi setiap WNI yang memasuki usia 17 tahun akan menyasar sekitar 74 juta penduduk yang belum memiliki rekening bank (unbanked). Program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai stimulus tersebut dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak semakin tertekan. Namun, stimulus tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

"Ini kan sebenarnya setiap kuartal pemerintah melakukan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menopang konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Artinya, kelas menengah ke bawah ini jangan sampai jatuh ke bawah, jangan sampai jatuh miskin," ujar Juniman kepada Kontan, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, bantuan upah dan bantuan pangan lebih berfungsi sebagai stabilisator agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan dan tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

Namun, Juniman menilai stimulus tersebut belum tentu mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Sebab, bantuan diberikan terutama kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Apakah ini akan meningkatkan daya beli masyarakat? Saya rasa enggak. Sebenarnya bisa meningkat karena yang dibantu ini kan yang tidak mampu untuk bayar. Artinya, mereka yang paling konsumsinya tidak turun," katanya.

Untuk mendorong konsumsi, menurut Juniman, pemerintah perlu menyiapkan stimulus lain yang lebih luas. Pasalnya, kondisi ekonomi pada kuartal IV 2026 dinilai berbeda dibandingkan tahun lalu.

Jika pada tahun lalu bantuan pemerintah diberikan ketika pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal sebelumnya masih relatif lambat, tahun ini perlambatan mulai terlihat setelah pertumbuhan yang kuat pada kuartal I.

"Sekarang kan kondisinya berbeda. Dari kuartal satu tumbuh cepat, kuartal kedua sudah melambat, kuartal ketiga akan melambat lagi, kuartal keempat masih tertekan karena kondisi perlambatan daya beli masyarakat," jelasnya.

Menurut Juniman, tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak semata-mata berasal dari pendapatan atau upah. Tingginya suku bunga, inflasi, serta pelemahan nilai tukar juga meningkatkan biaya hidup masyarakat.

"Hal-hal inilah yang membuat kenaikan biaya kehidupan dan pada akhirnya itu tidak bisa di-cover dengan pendapatan yang ada," katanya.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok kelas menengah. Juniman menilai hingga saat ini belum banyak program pemerintah yang secara khusus menyasar kelompok tersebut.

Ia mencontohkan berbagai program diskon tarif listrik, tarif tol maupun tarif pesawat. Menurutnya, program tersebut belum tentu menjadi stimulus langsung bagi kelas menengah karena sebagian manfaatnya justru lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan daya beli lebih tinggi.

"Yang mengakses diskon-diskon tarif itu sebenarnya bukan kelas menengah. Kelas atas yang punya daya beli ada diskon tarif tol, diskon tarif pesawat. Kelas menengahnya itu tinggal menonton saja," ujar Juniman.

Menurut dia, stimulus yang dialokasikan untuk bantuan pangan dan BSU pada dasarnya lebih ditujukan untuk menjaga masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak jatuh miskin.

"Di situ hanya sebagai stabilisator bahwa konsumsi untuk orang-orang yang di bawah, level bawah, tidak jatuh dan akhirnya mereka tidak jatuh ke kemiskinan. Itu saja yang dilakukan. Tapi untuk meningkatkan daya beli masyarakat belum kelihatan di situ, karena mereka tetap masih menghadapi tekanan yang sama," katanya.

Juniman menilai pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan fiskal yang menyasar kelas menengah, seperti yang dilakukan sejumlah negara tetangga, termasuk Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Menurutnya, bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer dapat diperluas hingga kelompok kelas menengah, misalnya masyarakat pada desil 7 dan 8. Sementara kelompok desil 9 ke atas yang dinilai memiliki daya beli lebih tinggi tidak menjadi sasaran utama.

"Ini yang harus dipikirkan ke depannya. Karena selama hampir 20 tahun terakhir ini kelas menengah dibiarkan survive sendiri. Akhirnya konsumsinya melambat terus-menerus, tekanannya terus-menerus," ujarnya.

Di sisi lain, Juniman memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2026 berada di sekitar 5,25%. Proyeksi tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun lalu yang sudah cukup tinggi, yakni sekitar 5,39%, serta tekanan ekonomi yang lebih besar tahun ini.

"Di kuartal kedua kita perkirakan di kuartal keempat itu dengan adanya bantuan sekitar 5,25%, karena memang tahun lalu sudah tumbuh tinggi, dan tahun ini tekanannya lebih besar daripada tahun lalu, baik itu dari sisi eksternal maupun dari sisi domestik sendiri," katanya.

Tekanan tersebut antara lain berasal dari pelemahan nilai tukar, tingginya inflasi, dan suku bunga. Menurut Juniman, dampak kondisi tersebut akan semakin terasa pada kuartal IV.

Pelemahan rupiah, misalnya, berpotensi mendorong kenaikan harga barang, baik durable goods maupun non durable goods, terutama produk yang memiliki kandungan impor tinggi.

"Demikian juga pelemahan rupiah, itu juga akan terasa di kuartal keempat karena itu akan price in semua ke harga-harga, baik itu durable goods maupun non-durable, terutama yang berkaitan dengan konten impor yang tinggi," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Juniman menilai stimulus untuk bantuan pangan dan BSU belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih cepat.

"Makanya bantuan itu, saya rasa belum bisa mendongkrak ekonomi kita bisa tumbuh cepat. Paling yang dilakukan pemerintah, jangan sampai ekonomi jatuh di bawah 5%," tandas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News