Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adinda Ade Mustami
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pandemi Covid-19 berdampak pada resesi perekonomian global. Bahkan, dikhawatirkan segala upaya untuk memajukan perekonomian yang telah dilakukan 20-30 tahun terakhir dalam pengentasan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan, menjadi percuma.
Contohnya Indonesia mengalami kemunduran sekitar lima tahun untuk pengentasan kemiskinan karena pandemi corona yang baru terjadi enam bulan belakangan ini.
"Pandemi mempengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Hal itu membuat sumber pembiayaan menjadi terbatas, penerimaan perpajakan turun karena semua kegiatan ekonomi terkontraksi, dan pada waktu yang sama, perlu belanja untuk kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus pemulihan ekonomi meningkat tajam," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PBB, dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (01/07).
Baca Juga: Inilah keuntungan Indonesia sebagai upper middle income country
Untuk Indonesia sendiri, pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran tahun ini dari target awal sebesar 1,7% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,34% dari PDB.
"Bagaimana caranya untuk membiayai itu? Jika sebuah negara punya space fiskal, bisa dari tabungan dari masa lalunya (past saving), juga pembiayaan dari institusi multilateral," paparnya. Namun, pembiayaan dari lembaga multilateral saja tidak cukup. Sehingga diperlukan pinjaman lainnya seperti dari pasar uang lokal, bond atau global bond.
Baca Juga: Badan Anggaran DPR usulkan defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,7%
Namun, bunga pinjaman dari lembaga keuangan global untuk negara berkembang atau negara miskin, terlalu tinggi. Menurutnya, itu adalah diskriminasi yang tidak menciptakan kesempatan yang sama untuk mengejar (catch up) atau mengatasi isu pandemi ini.
Oleh karena itu lanjut Menkeu, yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang dan miskin, pertama, menggunakan pandemi ini untuk momentum reformasi besar-besaran dalam hal pendidikan, perumahan, jaring pengaman sosial atau kualitas belanja.
