kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45725,83   16,46   2.32%
  • EMAS914.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Bappenas: Soft groundbreaking Ibu Kota baru paling lambat Juli 2020


Rabu, 26 Februari 2020 / 11:12 WIB
Bappenas: Soft groundbreaking Ibu Kota baru paling lambat Juli 2020
ILUSTRASI. Pemandangan permukiman di pusat Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tribun Kaltim/Fachmi Rachman

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Sekretariat Ibu Kota Negara Bappenas Hayu Prasasti menargetkan soft groundbreaking pembangunan ibu kota baru RI akan dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun 2020 ini. 

"Juli bisa dimulai soft groundbreaking dan pembangunan fisiknya," kata Hayu saat membuka Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2). 

Baca Juga: Jokowi dan Trump dijadwalkan lakukan pertemuan, ini topik yang dibahas

Hayu mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengebut penyusunan regulasi dan master plan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah seluruh regulasi dan master plan selesai pada Juni, baru lah proses soft groundbreaking bisa dimulai. "Soft groundbreaking artinya sudah mulai membangun akses jalan di ibu kota baru," ujarnya. 

Menurut Hayu, target soft groundbreaking ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan ibu kota baru segera dimulai tahun ini. Ia menyebut, dari 256.000 hektar, hanya 56.000 hektar lahan yang akan dibangun sebagai pusat inti ibu kota. 

Sisanya akan dibiarkan tetap hijau sehingga pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan. "Justru konsep forest city, open space, jadi bagian yang tak terpisahkan," kata dia. 

Baca Juga: Korea tertarik ikut proyek pemindahan ibu kota

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru. 

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bappenas Targetkan "Soft Groundbreaking" Ibu Kota Baru pada Juli 2020"

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×