Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, bantuan pangan beras akan diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat sepanjang Juni hingga Juli 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan pangan beras dilakukan sebagai salah satu bagian dari stimulus pemerintah demi mendorong pertumbuhan perekonomian di kuartal II tahun 2025.
“Tujuannya, membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (9/6).
Arief mengungkapkan bahwa bansos beras ini akan dibagikan sebanyak 10 kilogram (kg) per satu keluarga penerima manfaat. Adapun data penerima yang berhak mendapatkannya termaktum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Stimulus Pemerintah, 360.000 Ton Beras Disiapkan untuk Bansos
Menurutnya, penggunaan data tersebut sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Saat ini Badan Pangan Nasional dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Bulog menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arief memastikan bahwa bansos beras yang bakal disalurkan kepada masyarakat harus dengan kualitas yang baik. Sementara itu, anggaran yang disiapkan untuk bantuan pangan selama dua bulan ini mencapai Rp 4,9 triliun.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa bansos beras ini akan diberikan selama dua bulan ke depan yakni Juni – Juli 2025. Menurutnya, ini merupakan hal yang baik demi menjaga perekonomian masyarakat.
“Bansos yang kemarin, ada rencana dua bulan, (kebutuhannya) itu 180.000 ton satu bulan, dua bulan (total) 360.000 ton. Dan itu bagus,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pekan lalu.
Amran mengungkapkan, pihaknya mendapat mandat khusus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatur dengan cermat persoalan bansos ini sebagai stimulus pemerintah.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Pangan Beras Ditunda, Bapanas: Bulog Fokus Penyerapan Gabah
Untuk itu, lanjut Amran, pihaknya telah mengatur strategi dalam menyalurkan bansos beras tersebut. Hal ini demi menjaga kenyamanan produsen dan konsumen.
“Daerah yang bukan penghasil beras, bisa dikucurkan langsung dua bulan. Kemudian daerah yang harga, sudah di atas HPP, itu kita kucurkan juga per satu bulan. Kemudian perkotaan, kita kucurkan lebih awal. Jadi, jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harganya di bawah HPP,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amran menambahkan, bila ada arahan untuk menambah kuota bansos pihaknya siap mengikuti perintah, mengingat saat ini stok beras disebut-sebut masih mencapai 4 juta ton.
“Kita ikut perintah,” kata Amran.
Selanjutnya: Pertambangan di Raja Ampat Dinilai Menyalahi Aturan Undang-undang, Ini Alasannya
Menarik Dibaca: BCA Hadirkan Layanan Transaksi Mata Uang Won Korea Selatan (KRW), Berikut Promonya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
