Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan anggaran tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2016 sulit disetujui Komisi XI karena masih banyak persoalan di internal BI yang menjadi sorotan pada saat pembahasan anggaran.
Menurut Misbakhun, sikap anggota Komisi XI tersebut tentunya didasarkan pada alasan yang cukup kuat. Ia mencontohkan, pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan oleh BI.
Namun, karena adanya konflik kepentingan, kata dia, menyebabkan bank sentral setengah hati mengamankan target nilai tukar yang diamanatkan oleh UU APBN.
"Terkait pelaksanaan operasi moneter, saya akan upayakan agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit secara khusus BI," kata Misbakhun, Sabtu (22/8).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, persoalan lain di BI, seperti pencetakan uang. "Siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang, siapa suppliernya, siapa supplier kertasnya, siapa supplier tintanya, dan bagaimana proses pengamanannya, masih perlu dijelaskan," katanya.
Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR RI meminta penjelasan soal pencetakan uang, karena DPR RI sangat memperhatikan sistem pembayaran di BI.
Masalah lain, kata dia, dugaan adanya benturan kepentingan di antara perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia (YBI) yang banyak melakukan kerjasama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI karena memiliki orientasi profit.
Beberapa persoalan tersebut, kata Misbakhun, jelas menjadi perhatian Komisi XI DPR RI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia 2016.
"Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait beberapa persoalan yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi anggaran tahunan BI 2016 sulit disetujui Komisi XI," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
