Banyak Kegiatan Pemerintah Pusat yang Belum Dibayar, Bikin Belanja Negara Seret

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kebiasaan pemerintah yang menunda pembayaran hingga akhir tahun menyebabkan realisasi belanjanya menumpuk. Akibatnya realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2022 baru terserap 53,3%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Agustus 2022 baru mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3% dari total pagu yang ada dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 3.106,4 triliun.

Jika dilihat dari belanja pemerintah pusat (BPP) realisasinya pun masih rendah. Tercatat baru terserap 37,9% atau sebesar Rp 1.178,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah masih tersendat lantaran banyak pembayaran kegiatan pemerintah pusat yang belum dibayarkan. Sehingga belanjanya baru akan terasa di kuartal IV 2022.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Dorong Pemda Segera Belanjakan Anggarannya

“Sebetulnya banyak kegiatan yang sudah berjalan namun seperti biasa, pembayarannya akan terjadi di kuartal IV,” tutur Isa kepada Kontan.co.id, Selasa (27/9).

Faktor lain yaitu, pembayaran subsidi dan kompensasi di kuartal II dan juga di kuartal III ini belum dibayarkan. Sementara pembayaran subsidi dan kompensasi di kuartal IV akan dibayarkan pada tahun depan.

“Dari situ saja banyak tambahan-tambahan belanja yang masih akan dibayarkan di kuartal IV. itu yang akan terjadi. Jadi memang pola di kita itu kegiatan-kegiatan ada yang sudah berlangsung namun belum dibayar karena biasanya pelunasan terjadi di akhir tahun,” tambahnya.

Meski begitu, Isa optimistis belanja negara tahun ini akan akan terealisasi sepenuhnya seperti belanja di 2021, bahkan akan meningkat pesat di akhir tahun.

Realisasi belanja di 2021 saja mencapai Rp2.784,4 triliun, atau sebesar 101,32%, dan meningkat 1,32% di atas target belanja tahun 2021. Sebelumnya pemerintah juga memperkirakan outlook belanja negara tahun ini akan sebesar Rp 3.169,1 triliun atau 102% dari pagu anggaran.

Baca Juga: Pandemi Melandai, Belanja Kesehatan Turun 29,4% Per Agustus 2022

Selain itu, Pemerintah juga akan menyisir belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum optimal untuk dialihkan anggarannya ke belanja yang lebih produktif. Misalnya saja untuk menambah anggaran pembayaran kompensasi tahun ini yang diperkirakan akan membengkak.

Sayangnya Isa belum menentukan belanja K/L mana saja yang belum optimal.

“Kita masih menyisir terus dan itu dinamis. K/L juga pasti punya alasan kenapa belanjanya belum optimal. Mereka juga pasti punya penjelasan disertai bukti, bahwa misalnya kontrak sudah ada dan berjalan. Saya rasa di Oktober dan November mudah-mudahan terjadi percepatan belanjanya,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News