Bank Dunia tambahi utang US$ 700 juta ke Indonesia untuk tangani virus corona

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Syamsul Azhar

Satu menilai, pendemi yang saat ini semakin meluas di dalam negeri telah memberikan dampak yang besar kepada masyarakat miskin, rentan, dan para pekerja informal. Untuk itu, pendanaan tambahan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menambahkan dana darurat sementara bagi 10 juta penerima PKH untuk menjaga tingkat kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Hore! orang kaya juga dapat insentif pemerintah hingga Rp 25 triliun

Pendanaan ini juga akan mendukung Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memperkuat kapasitas sistem perlindungan sosialnya. Khususnya, untuk meningkatkan dan menyediakan bantuan cepat di masa yang akan datang bagi masyarakat yang terdampak bencana dengan skala besar, ataupun masyarakat terdampak pandemi.

"Program Pendanaan Tambahan untuk Reformasi Bantuan Sosial akan terus mendukung penguatan sistem penyaluran PKH, serta akan menghubungkan mantan penerima PKH terpilih dengan program kewirausahaan sosial yang baru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbisnis," papar Satu.

Baca Juga: Ini fase The New Normal yang harus disiapkan direksi BUMN untuk pemulihan ekonomi

Selain itu, program pendanaan ini juga akan mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam memperluas cakupan masyarakat miskin dan rentan dalam penyaluran bantuan, serta memperluas manfaat penggunaan DTKS sebagai data tanggap penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghidupan banyak orang di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

"Dengan dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, kami dapat memberikan bantuan dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan bansos dan menjaga ketahanan ekonomi negara. Dukungan untuk sektor-sektor ini menyediakan fondasi kuat untuk menentukan tindakan lanjutan pemerintah dalam memastikan pemulihan jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia,” ungkap Sri Mulyani.