kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.819.000   -17.000   -0,93%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Bank Dunia menilai belanja publik Indonesia masih belum efisien


Senin, 29 Juni 2020 / 14:30 WIB
Bank Dunia menilai belanja publik Indonesia masih belum efisien
ILUSTRASI. Bank dunia. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) berdasarkan hasil kajian bertajuk 'Public Expenditure Review: Spending for Better Results' menyatakan, kebijakan belanja Indonesia untuk sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur saat ini masih kurang.

Terlebih, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhan di dalam negeri. "Belanja untuk sektor-sektor prioritas telah meningkat, tetapi masih belum mencukupi," kata Bank Dunia sebagaimana dikutip dalam hasil kajian, Senin (29/6).

Baca Juga: Bisnis Rill, Pasar Saham, dan Pandemi Covid-19

Menurut Bank Dunia, kualitas belanja publik di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, saat pemerintah melakukan realokasi sebagian belanja dari subsidi energi ke bidang-bidang yang lebih penting untuk pembangunan.

Meskipun telah ada perbaikan, tetapi Bank Dunia melihat alokasi belanja untuk kesehatan, bansos, dan infrastruktur tetap tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhannya.

Pemerintah mengalokasikan belanja publik untuk kesehatan sebesar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau hanya setengah dari yang dibelanjakan oleh negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle-income country/LMIC).

"Belanja ini hanya berjumlah sebesar US$ 49 per kapita, jauh di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah. Anggaran ini juga berada di bawah nilai yang direkomendasikan, yaitu US$ 110 per kapita yang diperlukan untuk pemberian layanan perawatan kesehatan universal (Universal Health Coverage)," papar Bank Dunia.

Baca Juga: Begini kata pengamat soal ancaman reshuffle yang dilontarkan Jokowi

Lebih lanjut dipaparkan, untuk dapat sepenuhnya menerapkan program perawatan kesehatan universal, maka pemerintah memerlukan peningkatan belanja kesehatan publik menjadi sekitar 2,3% dari PDB per tahun. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×