kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Bank Dunia menilai belanja publik Indonesia masih belum efisien


Senin, 29 Juni 2020 / 14:30 WIB
ILUSTRASI. Bank dunia. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) berdasarkan hasil kajian bertajuk 'Public Expenditure Review: Spending for Better Results' menyatakan, kebijakan belanja Indonesia untuk sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur saat ini masih kurang.

Terlebih, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhan di dalam negeri. "Belanja untuk sektor-sektor prioritas telah meningkat, tetapi masih belum mencukupi," kata Bank Dunia sebagaimana dikutip dalam hasil kajian, Senin (29/6).

Baca Juga: Bisnis Rill, Pasar Saham, dan Pandemi Covid-19

Menurut Bank Dunia, kualitas belanja publik di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, saat pemerintah melakukan realokasi sebagian belanja dari subsidi energi ke bidang-bidang yang lebih penting untuk pembangunan.

Meskipun telah ada perbaikan, tetapi Bank Dunia melihat alokasi belanja untuk kesehatan, bansos, dan infrastruktur tetap tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhannya.

Pemerintah mengalokasikan belanja publik untuk kesehatan sebesar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau hanya setengah dari yang dibelanjakan oleh negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle-income country/LMIC).

"Belanja ini hanya berjumlah sebesar US$ 49 per kapita, jauh di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah. Anggaran ini juga berada di bawah nilai yang direkomendasikan, yaitu US$ 110 per kapita yang diperlukan untuk pemberian layanan perawatan kesehatan universal (Universal Health Coverage)," papar Bank Dunia.

Baca Juga: Begini kata pengamat soal ancaman reshuffle yang dilontarkan Jokowi

Lebih lanjut dipaparkan, untuk dapat sepenuhnya menerapkan program perawatan kesehatan universal, maka pemerintah memerlukan peningkatan belanja kesehatan publik menjadi sekitar 2,3% dari PDB per tahun. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×