kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Banggar wacanakan kota bebas BBM bersubsidi


Rabu, 21 Mei 2014 / 19:39 WIB
Banggar wacanakan kota bebas BBM bersubsidi
ILUSTRASI. Cara cepat ganti background foto gratis secara online.


Reporter: Syarifah Nur Aida | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Keuangan Chatib Basri dicecar pertanyaan terkait naiknya pos subsidi bahan bakar minyak (BBM) sejumlah Rp 75 triliun yang berimbas pada pengajuan pemotongan anggaran 86 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 100 triliun.

"Mobil murah kami tengarai menggunakan BBM bersubsidi," ungkap Chatib di DPR, Rabu (21/5).

Chatib menyebutkan, dua bulan lalu, kementeriannya sudah mengirim surat pada Kementerian Perindustrian untuk meminta langkah pencegahan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil murah.

Hingga saat ini, ada beberapa opsi yang diajukan. Di antaranya, penggunaan nozzle dengan warna berbeda.

Namun, Wakil Ketua Banggar Yasonna H. Laoly menyebut pemerintah harus cerdik mencari terobosan untuk mengatasi jatuhnya BBM bersubsidi ke tangan yang tak seharusnya.

Selain itu, pemerintah dituntut mengurangi alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk terus bermuara di subsidi BBM. Jika tidak, uang negara akan terus habis tergerus dan tak bersisa untuk pembangunan.

Yasonna menilai, salah satu opsi pamungkas adalah membidik kota besar dengan indikator pendapatan per kapita tinggi agar menjadi kota bebas subsidi BBM.

Ini untuk meniadakan gerak-gerik rakyat mencari celah menghindari pembatasan BBM bersubsidi. "Orang Indonesia sangat cerdas mengakali sistem," cemoohnya.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyebut kota besar yang bisa jadi sasaran semisal Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Untuk masyarakat kelas bawah di sejumlah provinsi tersebut, pemerintah disebut harus memikirkan mekanisme pemberian subsidi selain BBM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×