Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), tidak tegas.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menegaskan, pemerintah selalu melempar wacana mengenai pengurangan BBM bersubsidi ini, tanpa ada kepastian sehingga berdampak pada kenaikan inflasi berkali-kali.
Menurut Enny, seharusnya pemerintah tidak melempar wacana kenaikan harga BBM karena pengurangan subsidi begitu saja. Sebab, wacana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah sudah pasti membuat ekspektasi inflasi mengalami kenaikan.
"Pembahasan (kenaikan harga BBM bersubsidi) selalu hiruk pikuk dan tidak karuan. Tahun 2012, misalnya. Setahun belum ada kepastian tapi wacana sudah dilempar ke masyarakat. Akibatnya, harga barang sudah naik berkali-kali," kata Enny, dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5).
Enny meminta pemerintah dan DPR untuk tidak plin-plan dalam mengambil sikap kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan, jangan sampai melempar wacana ketika antar kementerian belum satu kata untuk menaikkan harga BBM bersubsidi
"Untuk wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, yang penting adalah kepastian. Kalau naik ya naik, kalau tidak naik ya tidak naik. Harus pasti. Jangan melempar wacana dan masih ada ketidakpastian," ucapnya.
Lebih lanjut Enny menghimbau pemerintah untuk memiliki keberanian disertai langkah antisipatif dan mitigasi risiko yang komperhensif dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah antisipasi dari sisi pasokan adalah segera mengalokasikan anggaran yang konkrit untuk pembangunan infrastruktur gas dan memberikan insentif investasi pada energi alternatif seperti biodiesel.
Selain itu, menurut Enny, pemerintah juga harusnya memprioritaskan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Manajemen dari sisi permintaan adalah dengan perbaikan kualitas pelayanan transportasi umum.
"Melesatnya asumsi nilai tukar Rupiah hampir bisa dipastikan berdampak pada pembengkakan subsidi BBM. Untuk itu, revisi APBN nantinya harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tegas Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
