Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemangkasan proyesksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dari 4,9% menjadi 4,7% dinilai menjadi sinyal mengkhawatirkan bagi perekonomian dalam negeri.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menyatakan bahwa sinyal perlambatan ekonomi sudah mulai terlihat sejak kuartal pertama 2025. Meski begitu, pemerintah dinilai tetap optimistis menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% melalui sejumlah program insentif dan stimulus.
“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2025 memang cukup mengkhawatirkan, yang hanya di kisaran 4,87%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11%, jelas terjadi penurunan,” ungkap Ajib, Selasa (10/6).
Baca Juga: Pelambatan Makin Nyata, OECD Pangkas Lagi Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini Jadi 4,7%
Menurut Ajib, kuartal pertama biasanya didorong oleh momentum Lebaran yang meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, jika tidak ada intervensi dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi tahun ini berpotensi lebih rendah.
“Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada intervensi pemerintah, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 bisa di bawah 4,87%,” tegasnya.
Indikator pada kuartal kedua pun menunjukkan tren pelemahan. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada April dan Mei masing-masing tercatat 46,7 dan 47,4, menandakan kontraksi sektor industri.
“Konstraksi PMI Manufaktur ini secara umum memberikan gambaran dan menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat,” kata Ajib.
Ajib merinci empat faktor utama penyebab pelemahan ekonomi. Pertama, penurunan kemampuan konsumsi masyarakat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatnya angka kemiskinan.
“PHK sejak awal tahun sudah menyentuh lebih dari 70.000 pada kuartal pertama, dan dengan standar World Bank, tahun 2024 kemiskinan mencapai 60,3%,” ungkapnya.
Faktor kedua adalah rendahnya penerimaan pajak dan program efisiensi belanja pemerintah. Ia menjelaskan penerimaan pajak kuartal I hanya 14,7% dari target, idealnya adalah 20%. Selain itu Pemerintah juga melakukan efisiensi belanja, yang memberi sentimen negatif terhadap ekonomi awal tahun.
Baca Juga: Data Ekonomi Menunjukkan Ekonomi Kita Rapuh
Faktor ketiga berasal dari eksternal, terutama kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Trump.
“Kondisi ini membuat permintaan barang, terutama dari Amerika, mengalami penurunan sejak April,” tambahnya.
Sementara faktor keempat adalah investasi yang lebih terkonsentrasi pada sektor padat modal. Dibandingkan tahun 2014, di mana tiap Rp 1 triliun investasi bisa menyerap 4.000 tenaga kerja, pada tahun 2024 hanya sekitar 1.000 tenaga kerja.
"Artinya, multiplier effect terhadap lapangan kerja kurang maksimal,” kata Ajib.
Stimulus dan Belanja Berkualitas Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2025
Ajib menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pada semester kedua 2025, termasuk mendorong Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peningkatan belanja negara yang lebih tepat sasaran. Menurutnya program stimulus ekonomi yang fokus dengan pola BLT akan efektif meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendongkrak daya beli.
Ia juga menyoroti perlunya prinsip spending better dalam belanja pemerintah.
“Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi. Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” tambahnya.
Meskipun menghadapi tantangan, Ia optimistis bahwa pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi 2025 di angka minimal 5%.
“Hal ini akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2%–5,8%,” pungkasnya.
Selanjutnya: Sebulan Harga Emas Antam Minus 0,99 Persen, Hari Ini Menghijau (10 Juni 2025)
Menarik Dibaca: 5 Tanda Hormon Tidak Seimbang pada Wanita, Salah Satunya Libido Rendah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
