kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Antisipasi musim puncak kekeringan, ini langkah yang dilakukan Kementerian PUPR


Jumat, 12 Juli 2019 / 18:18 WIB
Antisipasi musim puncak kekeringan, ini langkah yang dilakukan Kementerian PUPR

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yoyok

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2019.

"Puncak kemarau diperkirakan Agustus 2019 sebesar 52,9%," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi saat Konferensi Pers, Jumat (12/7).

Untuk mengantisipasi kekeringan itu dilakukan beberapa hal. Diantaranya, pengelolaan air dan pemberdayaan petani yaitu sinergi pengelolaan irigasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian pemantauan intensif terhadap ketersediaan air di waduk, identifikasi dan pemanfaatan debit sungai serta sumber air lainnya.

Baca Juga: Kekeringan melanda puluhan desa di wilayah Pacitan

Selain itu, Kementerian PUPR ke depannya akan melakukan program pembangunan sumur bor 2 titik setiap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan kedalaman 100 meter-150 meter.

Selain itu pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada wilayah cadangan air tanah (CAT), rehabilitasi JIAT 862 titik di sumur bor eksisting tersebar di seluruh Indonesia, percepatan penyelesaian 120 embung tahun 2019, revitalisasi 16 danau (tahun anggaran 2018 dan 2019).

Lebih lanjut Hari mengatakan, kebanyakan lahan sawah yang kekeringan selama musim kemarau adalah lahan sawah tadah hujan. Yakni lahan sawah yang mengandalkan curah hujan untuk irigasinya. Bukan lahan sawah yang irigasinya bersumber dari bendungan. "Kebanyakan laporan kekeringan dari sawah tadah hujan," kata dia.

Baca Juga: Hingga awal Juli, realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) baru capai 232.255 hektar

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Dirjen SDA Kementerian PUPR Agung Djuhartono mengatakan, terdapat 7,1 juta hektar lahan sawah di Indonesia. Dari jumlah itu, irigasi terhadap 2,3 juta hektar lahan sawah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Seperti diketahui, hingga 30 Juni 2019 terdapat 16 waduk utama yakni waduk Jatiluhur, Cirata, Saguling, Kedungombo, Batutegi, Wonogiri, Wadaslintang, Sutami, Bili-Bili, Wonorejo, Cacaban, Kalola, Selorejo, Way Rarem, Batu Bulan, dan Ponre-ponre.

Dari 16 waduk itu, 6 diantaranya berada dalam kondisi normal dan 10 waduk berada dalam kondisi di bawah rencana atau realisasi pemberian air lebih besar dari rencana. Terhadap 10 waduk itu, Kementerian PUPR mengubah operasional waduk agar sesuai rencana

Disamping itu, Kementerian PUPR juga akan melakukan pengeboran air tanah dan bantuan tangki air kepada daerah-daerah yang dilanda kekeringan.




TERBARU

Close [X]
×