Reporter: Dwi Nur Oktaviani, | Editor: Umar Idris
JAKARTA. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, menyatakan semua kalangan masyarakat Indonesia membutuhkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika pemerintah ingin melakukan pembatasan BBM bersubsidi setelah Idul Fitri, Arif mengaku kurang setuju. “Semuanya berhak dapat subsidi,” ujar Arif, dalam diskusi DPD tentang Mengurai Masalah Subsidi BBM, Jumat (1/7).
Menurut Arif, ada survei di wilayah Jabodetabek untuk mengukur dampak kenaikan harga subsidi. Hasil survei itu menunjukan 65% penduduk Jabodetabek akan tergerus penghasilannya jika ada kenaikan BBM bersubsidi, dan sebagian mereka adalah kalangan menegah ke bawah.
“Kami tes survei, siapa yang paling terkena dampak ketika harga bensin Premium dinaikkan. Ya berarti yang kena dampak Anda semua. Ini paham gak pemerintah,” jelas Arif tanpa menyebutkan jenis survei yang dimaksud.
Politisi PDI Perjuangan itu menghimbau, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengalokasikan dana hasil penghematan kepada rakyat lagi. Misalnya, berupa perbaikan infrastruktur, pembuatan jalan atau pusekemas.
Hal serupa diucapkan oleh anggota Komite II DPD Intsiawati Ayus yang menyatakan hingga saat ini pemerintah tidak jelas mengklasifikasi siapakah yang pantas mendapat BBM bersubsidi. Soalnya, hingga detik ini belum ada data base yang jelas siapa yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.
“Sampai sakarang subsidi gak jelas buat siapa. Apakah untuk komoditi atau perorangan. Kita gak punya data base. Bahkan, kriteria orang miskin seperti apa kita gak tahu,” jelas anggota Komite yang membidangi minyak dan gas itu.
Bukan hanya itu, Intsiawati menilai kalau penerapan kebijakan pembatasan subsidi belum bisa dilakukan. Sebab, menurut laporan yang ia peroleh, masih banyak kalangan masyarakat yang mengaku belum siap jika subsidi BBM ditarik. “Saya katakan masyarakat itu belum siap kalau subsidi ditarik,” jelasnya.
Sekadar informasi, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H. Legowo, mengatakan pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan di seluruh pulau Jawa dan Bali mulai 1 Oktober atau triwulan IV 2011. Menurut Evita, saat ini Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina terus berupaya menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan.Desakan agar pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi memang terus dilontarkan Kementerian Keuangan. Saoalnya, kalau BBM bersubsidi tidak dibatasi, anggaran subsidi BBM tahun 2011 ini akan terus membengkak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
