Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terus membesar setiap tahunnya. Namun, naiknya anggaran ini tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang bahkan belum turun dari target.
Tahun 2024 anggaran ini mencapai Rp 493,5 triliun, nilainya hampir setara dengan saat terjadi pandemi Covid-19. Pada Maret 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,36% pada Maret 2023. Masih jauh dari harapan pemerintah yang menargetkan kemiskinan turun di kisaran 6,5% hingga 7,5% dalam RPJMN 2020-2024.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, salah satu faktor yang membuat angka kemiskinan masih sulit turun ke level yang ditargetkan pemerintah adalah karena terjadinya pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 membuat sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencahariannya utamanya pekerja di sektor informal, yang menyebabkan munculnya masyarakat miskin baru, dan masyarakat miskin beralih menjadi kategori miskin ekstrim.
“Pekerja di sektor informal rentan kehilangan pekerjaan. Kondisi ini akhirnya berdampak terhadap kemampuan perlindungan sosial untuk menyelesaikan angka kemiskinan. Mengingat angka yang bisa berubah sewaktu-waktu untuk bekerja sektor informal ini,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (19/3).
Faktor lain yang menyebabkan tingginya anggaran perlindungan sosial yang belum bisa berdampak signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah karena dipengaruhi ketidaktepatan data penerima manfaat.
Baca Juga: Penyaluran Anggaran Perlinsos Capai Rp 37,9 Triliun Hingga Februari 2024
Yusuf menyebut, sebelumnya bahkan berbagai bantuan yang diberikan pemerintah tidak terintegrasi satu sama lain, dan baru dijalankan setidaknya dua tahun terakhir. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya kemampuan perlinsos untuk menurunkan angka kemiskinan.
Selanjutnya, Yusuf juga menilai, kebijakan pemberian perlinsos di setiap daerah seharusnya tidak disamaratakan. Sebab, setiap daerah masing-masing mempunyai masalah tersendiri untuk menurunkan angka kemiskinannya.
“Padahal kita tahu bahwa tingkat kemiskinan di daerah itu berbeda satu sama lain sehingga memang tidak ada treatment khusus yang diberikan kepada daerah,” tambahnya.
Senada, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman juga menilai, data penerima bansos yang tidak akurat menjadi penyebab penyaluran perlinsos belum begitu signifikan menurunkan angka kemiskinan.
“Selain itu, distribusi yang tidak tepat sasaran, dan bansos yang diberikan masih belum sesuai kebutuhan sasaran juga jadi faktor,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
