Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan selama sembilan tahun bertepatan pada 20 Oktober 2023. Salah satu aspek yang masih menjadi tantangan adalah tingkat pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2014 atau sebelum dilantiknya Presiden Jokowi, jumlah pengangguran sebanyak 7,24 juta orang atau 5,94% dari jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 121,87 juta orang.
Selanjutnya, pada Februari 2023, jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang atau 5,45% dari jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 146,62 juta orang.
Baca Juga: Prabowo - Gibran Resmi Berpasangan, Rabu (25/10) Daftar ke KPU
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, kebijakan ketenagakerjaan dan investasi belum mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.
Justru kebijakan ketenagakerjaan membuat serikat pekerja/serikat buruh semakin masif melakukan aksi. Hal ini terlihat pada banyaknya aksi buruh terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.
Elly menilai pemerintah belum mampu membuat peta jalan untuk menekan angka pengangguran. Elly memaklumi pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketenagakerjaan. Namun, saat ini kondisi sudah kembali normal.
Baca Juga: Berikut Catatan Apindo Selama Kepemimpinan Pemerintahan Jokowi
Meski disebut ada dampak dari perang Rusia – Ukraina dan kekhawatiran ekonomi global, perusahaan – perusahaan pada kenyatannya masih berproduksi seperti biasa.
“Artinya (kinerja pemerintah) belum signifikan untuk menekan jumlah pengangguran,” ujar Elly kepada Kontan.co.id, Minggu (22/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
