Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran belanja produktif pemerintah pada tahun ini dianggarkan lebih rendah dari realisasi pada 2023. Lebih rendahnya belanja produktif tersebut dikhawatirkan akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi 2024.
Anggaran produktif tersebut di antaranya, belanja barang yang dianggarkan Rp 410,9 triliun atau turun 1,72% dari realisasi belanja barang 2023 yang mencapai Rp 418,1 triliun. Lalu, belanja modal dianggarkan Rp 244,4 triliun, atau turun 20,47% dari realisasi belanja modal 2023 yang mencapai Rp 307,3 triliun.
Kemudian, belanja infrastruktur yang dianggarkan Rp 422,7 triliun, atau turun 7,26% dari realisasi belanja infrastruktur di 2023 yang mencapai Rp 455,8 triliun.
Baca Juga: Anggaran Belanja Produktif Turun di 2024, Berpotensi Tekan Pertumbuhan Ekonomi
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menyampaikan, rendahnya anggaran produktif tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Sebagai contoh, pada kuartal II 2023 kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 14%. Akan tetapi pada kuartal III 2023 realisasi belanja pemerintah turun dan hanya berkontribusi 5,6% saja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia menganalisa, turunnya belanja pemerintah tersebut juga ikut menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2023 yang turun menjadi 4,94% secara tahunan atau year on year (YoY) dari kuartal II 2023 yang sebesar 5,17% YoY.
“Jadi kalau belanja (produktif) pemerintah tidak naik di 2024, maka kondisinya akan sama dengan kuartal ke III 2023. (Kuartal III 2023) konsumsi rumah tangga juga turun dari 2,77% ke 2,63%,” tutur Ronny kepada Kontan, Jumat (12/1).
Baca Juga: Ada Tren Belanja Online Baru, Begini Dampak dan Rekomendasi Saham Emiten Ritel
Dengan belanja produktif khususnya belanja modal yang turun, Ronny mengatakan akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% di 2024. Jika menelisik data pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal ke belakang, belanja pemerintah berkontribusi cukup signifikan dalam menahan perlambatan ekonomi.
“Jika pemerintah tak bisa menambalnya dengan pertumbuhan investasi yang tinggi, maka memang angka 5% akan semakin sulit untuk dicapai,” ungkapnya.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% lanjutnya, Pemerintah perlu melakukan terobosan dari sisi selain konsumsi rumah tangga dan belanja. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dan ekspor.
Menurutnya, investasi harus tumbuh cukup tinggi dan surplus neraca dagang harus membesar. Jika tidak, pertumbuhan akan berpotensi di bawah 5%, bahkan bisa lebih rendah dari prediksi Bank Dunia yang sebesar 4,9%.
Baca Juga: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Semester II, Pemerintah Perlu Dorong Belanja Produktif
Adapun dari belanja produktif tersebut, hanya belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang meningkat. Anggaran anggaran perlinsos naik sekitar 10,15% menjadi Rp 493,5 triliun, dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 443,4 triliun.
Ronny berpendapat, terdapat dua penyebab alasan mengapa hanya belanja perlinsos yang meningkat di APBN 2024. Pertama, karena tekanan daya beli cukup terasa sejak pertengahan tahun lalu dan berpotensi terus berlanjut di tahun ini, terutama dari kalangan menengah ke atas.
“Hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga yang berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan semakin banyaknya masyarakat yang menguras tabungannya untuk menutupi biaya hidup sehari-hari,” jelasnya.
Baca Juga: Ekonom Soroti Peningkatan Utang Pemerintah Terhadap Porsi Belanja Produktif yang Mini
Kedua, Ronny menilai ada indikasi bahwa perlinsos ini akan menjadi senjata politik yang mumpuni bagi kandidat capres dan cawapres yang menjual wacana ‘keberlanjutan’ pemerintahan.
“Tentu Kementerian Keuangan akan berlindung di balik alasan yang pertama, karena memang keadaannya seperti itu. Tingkat konsumsi rumah tangga tercatat melemah, sementara harga beberapa komoditas pokok harganya acapkali tak terkendali. Sekali harganya naik, susah untuk turun,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
