Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) menuju akhir tahun tercatat masih belum optimal penyerapannya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, pihaknya akan mengarahkan pemda untuk segera merealisasikan belanjanya. Selain itu, transfer ke daerah juga akan dioptimalkan sehingga bisa membantu pemda memaksimalkan penyerapan anggarannya.
“Kita akan ada transfer (TKD) dan mudah-mudahan akan membantu kesiapan pemda untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di 2023 sehingga berefek maksimal ke pertumbuhan ekonomi 2023,” tutur Suahasil dalam konferensi pers usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, Senin (11/12).
Melansir laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, belanja pemda baru terserap 75,49% atau Rp 970,05 triliun dari pagu Rp 1.285,08 triliun.
Baca Juga: Prospek Pertumbuhan Belanja Masyarakat pada 2024 Dibayangi Inflasi hingga Tarif Cukai
Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa hingga periode yang sama baru tersalurkan 82,45% atau Rp 654,68 triliun dari pagu yang sebesar Rp 794,03 triliun.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Suahasil juga menyampaikan kondisi ekonomi global dan negara maju, seperti Amerika Serikat yang sudah mulai ada moderasi dalam indikator ekonominya, baik dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, maupun inflasi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lemah, tapi lebih baik dari estimasi beberapa bulan yang lalu, sehingga kita lihat juga ada beberapa moderasi. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih cukup berat dan negatif.
“Moga-moga ini bisa segera selesai, sehingga kita akan menutup tahun 2023. Estimasi Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi masih di sekitar angka 5,0%,” ungkapnya.
Adapun terkait dengan 2024, Ia menyampaikan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar stabilisasi harga tetap dijaga dengan baik.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Realisasi APBN 2024 Digenjot Sejak Awal Tahun
Selain itu, Ia menyampaikan agar semua pihak mempersiapkan untuk melaksanakan APBN 2024 sedini mungkin.
“Sehingga mulai awal tahun APBN bisa betul-betul dilaksanakan, kepada K/L juga diarahkan supaya bisa melaksanakan APBN seawal mungkin sejak Januari,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
