Alarm Global Berbunyi, Banggar DPR Dorong Percepatan Reformasi Fiskal dan Keuangan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

Ia menekankan program prioritas tidak harus dibatalkan, tetapi perlu dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Said mengakui pemerintah masih membutuhkan utang baru. Namun, kepercayaan investor dinilai dapat dipulihkan melalui peta jalan reformasi fiskal yang disampaikan secara terbuka dan konsisten.

Menurutnya, kebutuhan menarik investor , terutama asing menjadi modal penting serta sekaligus sebagai ruang menghimpun kepercayaan.  "Karena itu, kritik Moody's soal kredit rating yang memburuk perlu dijawab," kata Said.

Baca Juga: Purbaya & Satgas P2SP Hilangkan Hambatan Perizinan & Beban Cukai Bioetanol Pertamina

Ia juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beruntun mengungkap kasus fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai indikasi adanya problem struktural. 

Menurutnya, konsentrasi kewenangan yang berlebihan dan lemahnya pengawasan perlu segera dibenahi. "Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan, serta memperkuat kelembagaan pengawasan," imbuhnya.

Selain itu, Said meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan batasan peran Danantara. 

Pasalnya, tujuan utama Danantara adalah menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakkan industri, dan membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit. 

Menurutnya, kiprah Danantara sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara hati-hati dan diberi pagar yang tegas.

"Saya yakin, jika hal hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News