/2021/09/21/96207754.jpg "Alarm Global Berbunyi, Banggar DPR Dorong Percepatan Reformasi Fiskal dan Keuangan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali menguat setelah sejumlah lembaga global memberikan sinyal negatif secara beruntun.
Setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyoroti praktik yang dinilai tidak sehat di pasar saham dan Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas, kini Moody’s Investors Service ikut menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa Moody’s menilai penurunan tersebut dipicu oleh melemahnya prediktabilitas kebijakan yang berdampak pada efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Investor Tak Perlu Khawatir, Defisit Fiskal Tetap Terkendali
Moody’s juga memberi perhatian khusus terhadap tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaannya.
Tekanan global diperkirakan belum berhenti. Said menyebut, dalam waktu dekat FTSE Russell, anak perusahaan London Stock Exchange Group, juga akan merilis laporan outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia.
"Dari tiga lembaga yang memberi koreksi di atas, sesungguhnya ada benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah," ujar Said dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Ia menilai, peringatan dari lembaga internasional sejatinya bukan hal baru. Said menyebut, kartu kuning dari MSCI sudah lama diberikan, demikian pula peringatan dari IMF dan International Debt Relief (IDR) terkait posisi utang pemerintah.
Baca Juga: Danantara Luncurkan 6 Proyek Pengolahan Sumber Daya Alam, Total Nilai US$ 7 Miliar
IMF merekomendasikan rasio utang pemerintah tidak lebih dari 150% terhadap pendapatan negara, sementara IDR menetapkan batas maksimal 167%. Namun, posisi Indonesia saat ini disebut telah mencapai 349,9%.
Menurut Said, jika peringatan tersebut terus disuarakan, persepsi negatif investor, khususnya di pasar obligasi, akan semakin menguat.
Hal itu tercermin dari menurunnya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) dari sekitar 40% empat tahun lalu menjadi hanya 14% pada akhir Desember 2025.
IMF juga berulang kali merekomendasikan agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI terhadap SBN telah melampaui 25% dari total outstanding.
Said menilai rangkaian koreksi global ini justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan.
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal.
"Krisis tata kelola yang disayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal," katanya.
Baca Juga: Media Asing Sorot Pemanggilan Komedian Pandji Terkait Materi Stand-up di Netflix
Di sektor keuangan, Said mengusulkan sedikitnya tujuh langkah reformasi pasar modal, antara lain menjaga independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan free float saham hingga 15%, memperkuat keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di pasar modal, serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di bursa saham.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan dampak rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pembiayaan APBN.
Dari sisi fiskal, Said mendorong restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit dan mengurangi beban utang, sekaligus sebagai mitigasi jika penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami shortfall tahun ini.
Ia menekankan program prioritas tidak harus dibatalkan, tetapi perlu dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya.
Dalam jangka pendek hingga menengah, Said mengakui pemerintah masih membutuhkan utang baru. Namun, kepercayaan investor dinilai dapat dipulihkan melalui peta jalan reformasi fiskal yang disampaikan secara terbuka dan konsisten.
Menurutnya, kebutuhan menarik investor , terutama asing menjadi modal penting serta sekaligus sebagai ruang menghimpun kepercayaan. "Karena itu, kritik Moody's soal kredit rating yang memburuk perlu dijawab," kata Said.
Baca Juga: Purbaya & Satgas P2SP Hilangkan Hambatan Perizinan & Beban Cukai Bioetanol Pertamina
Ia juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beruntun mengungkap kasus fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai indikasi adanya problem struktural.
Menurutnya, konsentrasi kewenangan yang berlebihan dan lemahnya pengawasan perlu segera dibenahi. "Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan, serta memperkuat kelembagaan pengawasan," imbuhnya.
Selain itu, Said meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan batasan peran Danantara.
Pasalnya, tujuan utama Danantara adalah menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakkan industri, dan membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit.
Menurutnya, kiprah Danantara sebagai hedge fund yang bersumber dari dana publik perlu dikaji secara hati-hati dan diberi pagar yang tegas.
"Saya yakin, jika hal hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," pungkasnya.
Selanjutnya: Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) Bukukan Pra Penjualan Rp 4,3 Triliun pada 2025
Menarik Dibaca: Sambut Imlek, Genki Sushi Hadirkan 3 Menu dengan Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
