Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi program pemerintah untuk UMKM dan koperasi ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat pengadaan, pengadaan langsung transaksional dan e-katalog.
Program tersebut merupakan langkah baik dari pemerintah bagi pelaku UMKM agar dapat memperluas pasar produknya. Namun Ikhsan menekankan perlu juga adanya kemudahan bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, Ikhsan juga mengatakan, perlu pendataan dan identifikasi produk-produk yang dihasilkan UMKM lokal di tiap daerah kabupaten/kota.
Pemerintah juga disarankan untuk memberikan informasi mengenai produk apa saja yang jadi kebutuhan di pemerintahan baik di kementerian, dinas, lembaga, dan pemerintah kabupaten/kota.
"Produk-produk lokal yang ada di kabupaten/kota itu baiknya sekarang di data aja, identifikasi apa aja sih produk-produk lokal di setiap daerah, lalu apa saja yang bisa diserap dan apa kebutuhan dari pemerintah, dan yang penting dimudahkan dalam masuk ke e-katalog. Harusnya begitu baru bisa dilakukan pengadaan secara elektronik," jelas Ikhsan saat dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (3/9).
Baca Juga: Inilah tips UMKM dan koperasi yang ingin ikut tender pengadaan barang pemerintah
Ikhsan memberi contoh seperti di Sidoarjo Jawa Timur, disana terdapat UMKM yang mampu memproduksi mesin-mesin pertanian.
"Ada kebijakan sosialisasi apa saja produk UMKM yang dibutuhkan pemerintah, harus disosialisasikan dengan baik misalnya produk-produk pertanian, mesin pencacah rumput, mesin pencacah jagung, traktor, dan sebagainya anak-anak Indonesia di Sidoarjo juga bisa bikin. Kalau cuma kue-kue sama seragam apa bedanya sama dulu" imbuhnya.
Dengan informasi dan identifikasi produk UMKM yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah tentu akan membuat UMKM di tiap daerah bergairah.
"Kayak dinas-dinas, kementerian, pemerintah kabupaten/kota itu memberitahukan produk apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau beli dari UMKM, terus ada informasinya itu akan menggairahkan teman-teman UMKM di setiap daerah," ujar Iksan.
Ikhsan juga menyebut, masih ada pelaku UMKM di daerah yang merasa kesulitan untuk masuk ke e-katalog LKPP. Maka pemerintah diminta untuk lebih memudahkan lagi UMKM masuk ke laman LKPP.
"Ada UMKM yang lapor ke Akumindo kesusahan dalam mengikuti program ini terutama untuk masuk e-katalog itu. Mereka yang mengalami kesusahan jadi mereka nggak ada porsi untuk dibeli," ungkapnya.
Secara keseluruhan, Ikhsan tetap menilai bahwa program tersebut merupakan langkah baik dari pemerintah untuk memperluas pasar produk UMKM.
Selanjutnya: LKPP dorong belanja pemerintah di bawah Rp 200 juta lewat UMKM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
