Sumber: Antara | Editor: Uji Agung Santosa
YOGYAKARTA. Alokasi belanja modal atau belanja produktif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rata-rata Pemerintah Daerah di Indonesia masih minim untuk menopang pemerataan pertumbuhan ekonomi, kata seorang akademisi.
"Rata-rata (alokasi belanja modal) masih di kisaran 20 persen dari APBD, bahkan ada yang lebih rendah lagi," kata Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Wahyudi, alokasi belanja modal di masing-masing daerah pada umumnya masih dinomorduakan dibanding belanja pegawai yang kisarannya mampu mencapai 60 persen dari APBD.
Padahal, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,8 persen pada 2015 akan dapat dicapai secara maksimal jika alokasi belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan sumber energi, serta sistem logistik daerah mampu dioptimalkan.
"Meskipun alokasi belanja modal juga perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah," tutur Wahyudi, menambahkan.
Sementara itu, Wahyudi menilai, anggaran belanja daerah juga masih belum menunjukkan prioritas belanja yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Rencana kerja anggaran (RKA)- satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menurut dia, bisanya terpecah dalam proyek-proyek dengan skala pendanaan yang kecil, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pendanaan prioritas bagi pembangunan daerah.
"Kepentingan politik maupun aktor perumus kebijakan di tingkat daerah juga memengaruhi rincian prioritas kebijakan yang dapat didanai APBD," tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
