Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak memungkiri, selama memimpin Ibu Kota, namanya selalu berada di bawah bayang-bayang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Meskipun ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Basuki, nama Jokowi-lah yang terangkat naik ke publik.
"Ya, memang begitu, saya selalu di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Selamanya juga begitu, orang bosnya dia. Namanya juga saya wakil, awak sikil (bahasa Jawa: badan kaki)," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014) malam.
Basuki mengaku akan semakin mudah menjalankan semua program Ibu Kota jika Jokowi telah resmi menjadi Presiden RI. Sebab, seluruh perencanaan telah dibuat. Dengan demikian, dia tinggal bertindak sebagai eksekutor untuk menjalankan semua program yang telah dicanangkan.
Setelah merealisasikan semua program itu, tugas lain yang tak kalah beratnya adalah mengawasi program-program itu dengan baik. Kepada Basuki, Jokowi menitipkan beberapa program unggulan untuk segera direalisasikan. Program-program itu adalah revitalisasi Kota Tua, pembangunan masjid raya di Luar Batang, pembangunan dermaga yacht di lahan Pantai Mutiara, pelebaran Waduk Pluit, dan lainnya.
"Saya tinggal eksekusi. Kan memang dari sananya, saya ini satu paket dengan Pak Jokowi," kata Basuki.
"Selama dua tahun ini, ya kebijakannya itu gabungan ide saya dengan Pak Jokowi. Jadi, ya tidak apa-apa kalau Pak Jokowi yang namanya jadi besar. He-he-he," Basuki terkekeh.
Saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki telah melantik Saefullah menjadi Sekda DKI dan melakukan reformasi birokrasi lainnya. Ia antara lain melakukan pengukuhan ribuan calon PNS dan menempatkan mereka di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani warga Ibu Kota.
Untuk permasalahan infrastruktur, Basuki memutuskan untuk mendukung pembangunan enam ruas tol dalam kota. Selain itu, dari sisi transportasi, Basuki melakukan uji coba pelaksanaan proyek electronic road pricing (ERP) di Jalan Sudirman, penerapan e-ticketing dalam transjakarta, dan lainnya.
Basuki juga menginstruksikan Satpol PP DKI untuk terus bekerja membongkar kawasan kumuh dan pedagang kaki lima (PKL) untuk pembangunan jalan inspeksi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Berbagai kebijakan itu dikerjakan Basuki saat "ditinggalkan" Jokowi, yang non-aktif dari Gubernur untuk berkampanye dalam Pilpres 2014.
Setelah Jokowi kembali aktif menjadi Gubernur DKI, tampuk kepemimpinan pun terlihat di tangan Basuki. Misalnya dalam keputusan pemecatan puluhan pegawai Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, Jakarta Barat; dan empat pejabat Dinas Perumahan DKI yang ketahuan "bermain" dalam pengelolaan rusun. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
