Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani memaparkan mengenai berbagai langkah Indonesia agar bisa keluar dari negara negara berpenghasilan menengah dan bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi melalui berbagai reformasi kelembagaan dan kebijakan.
Untuk memenuhi itu, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Misalnya perbaikan dari sisi sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Sri Mulyani Ceritakan Keheranan Miliarder AS Soal Anak Muda yang Tak Suka ke Kantor
Menurutnya, tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Meski begitu, terdapat tantangan besar untuk membenahi infrastruktur Tanah Air karena Indonesia merupakan negara besar dengan geografis kepulauan.
“Kita harus memastikan konektivitas tidak hanya pada pulau besar tetapi juga pulau kecil. Jadi dalam hal ini bicara infrastruktur tidak sesederhana membangun jalan tol saja. Kita harus berbicara tentang konektivitas masuk di dalamnya pelabuhan, bandara dan jaringan internet,” tutur Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1).
Dia juga menambahkan, dalam konteks kebijakan fiskal, anggaran merupakan instrumen yang sangat penting, dimana dalam pengelolaannya saat ini sangat di pengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial.
Baca Juga: Bank Dunia Ramal Ekonomi Global Hanya Tumbuh 1,7% di 2023
Menurutnya, sangat diperlukan mengkomunikasikan dengan baik kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. Komunikasi tersebut juga harus dibangun dengan sangat transparan dan akuntabel.
“Sehingga keyakinan dan kepercayaan itu ada, maka stabilitas itu ada. Jadi ini semua yang saya sebut reformasi yang bukan hanya merancang kebijakan yang tepat tetapi bagaimana dapat menjelaskan dan menyajikan kepada publik terutama efisiensi melalui penggunaan teknologi digital,” jelasnya.
