Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman sebesar US$ 750.000 kepada Indonesia. Pinjaman itu dalam rangka untuk mendukung pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi disruptif terhadap prospek pembangunan di Indonesia.
ADB menilai, potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia cukup besar. Sebab, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna Internet tercepat di dunia. Berbagai indikator seperti lalu lintas internet, pendapatan dari layanan komputasi awan dan sistem terkait (Internet of Things) juga tumbuh pesat.
Aplikasi pemesanan transportasi online seperti Grab dan Go-Jek tak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memberikan penghasilan dan fasilitas lain seperti asuransi kesehatan dan akses pada perbankan yang lebih baik, jika dibandingkan dengan penyedia layanan tradisional.
Namun, teknologi disruptif juga membawa sejumlah risiko bagi Indonesia dalam bentuk berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu dan potensi naiknya ketimpangan.
"Dukungan teknis ADB akan membantu memetakan dampak teknologi disruptif terhadap Indonesia ekonomi, baik secara agregat maupun di tingkat sektoral. Bantuan teknis ini akan mendukung upaya pemerintah memanfaatkan keuntungan teknologi tersebut, sembari mengelola risikonya," ujar Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia Winfried Wicklein dalam keterangan resminya, Senin (11/12).
Pemerintah telah mengembangkan "2020 Go Digital Vision" yang bertekad menjadikan Indonesia perekonomian digital terbesar di ASEAN pada 2020. Kebijakan ekonomi ke-14 yang diluncurkan tahun lalu mencakup peta jalan komprehensif untuk mendorong e-commerce.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai tolok ukur dan program untuk mendorong teknologi finansial (fintech) dan teknologi lainnya sebagai bagian dari upayanya menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.
"Indonesia berada di persimpangan perubahan teknologi global. Pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang berkembang cepat ini amatlah esensial, agar kebijakan dan investasi pendukung yang tepat dapat diambil," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
