kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45936,49   -8,95   -0.95%
  • EMAS1.027.000 -0,19%
  • RD.SAHAM -0.04%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Ada Rencana Vaksin Berbayar, Epidemiolog: Harga Harus Terjangkau bagi Masyarakat


Selasa, 24 Januari 2023 / 20:28 WIB
Ada Rencana Vaksin Berbayar, Epidemiolog: Harga Harus Terjangkau bagi Masyarakat
ILUSTRASI. Pemerintah berencana menerapkan vaksin Covid-19 berbayar bagi masyarakat non PBI BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nym.


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan vaksin Covid-19 berbayar bagi masyarakat non penerima bantuan iuran (Non PBI) BPJS Kesehatan.

Ahli Kesehatan Lingkungan dan Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, ketika status pandemi dicabut memang sudah seharusnya kewajiban pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis berkurang.

Pasalnya dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, jika saat endemi vaksin masih dipertahankan gratis bagi semua kelompok akan menambah beban anggaran negara.

Namun, rencana vaksinasi Covid-19 berbayar tetap harus menerapkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu pelaksanaan vaksin berbayar bisa bekerjasama dengan asuransi swasta.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terapkan Vaksin Berbayar, Bisa Dibeli di Apotek dan Rumah Sakit

"Peran pemerintah tidak hilang, tapi dia harus memastikan pertama ketersediaan vaksinnya yang merata. Kedua harganya harus ditekan seminimal mungkin, sebagai upaya memastikan bahwa ini tidak memberatkan publik," kata Dicky kepada Kontan.co.id, Selasa (24/1).

Untuk harga vaksin berbayar, Dicky memberikan contoh misalnya di luar negeri, vaksin berbasis mRNA harganya tak lebih dari Rp 100.000. 

Diharapkan jika nantinya akan ada vaksin berbayar baik itu dari luar negeri atau dalam negeri pemerintah harus menyediakan dengan harga yang terjangkau.

Vaksin yang terjangkau penting sebagai antisipasi keragu-raguan masyarakat untuk di vaksin karena berbayar. 

Dicky menyebut, meski nantinya vaksin berbayar menyasar masyarakat mampu, harga terjangkau tetap harus diperhatikan pemerintah.

"Misal vaksin kita Indovac apakah Rp 50.000 atau di bawahnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Meminimalisir sekali atau memastikan sekali harga itu dalam terjangkau oleh masyarakat. Meskipun ini katakan yang beli yang mampu tapi kalau terlalu mahal seperti misalnya vaksin hepatitis, itu akan mengurangi (minat vaksin)," jelasnya.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Gratis Hanya untuk Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Memastikan harga vaksin Covid-19 berbayar terjangkau sudah menjadi tugas dari pemerintah. Dicky menambahkan, penetapan harga vaksin berbayar harus berdasarkan kemampuan yang terendah. Penetapan harga vaksin juga harus didasarkan pada kajian.

"Booster ini ada yang bisa murah, seperti misalnya Indovac, misalnya Rp 40.000-Rp 50.000 atau berapa. Harus ada kajian. Lalu ada juga yang karena impor dan sisi teknologinya bisa lebih harganya dari yang terendah. Kalau bicara harga vaksin di negara maju aja US$ 10 itu udah mahal. Menurut saya harus di bawah US$ 10, mungkin US$ 5 atau US$ 7, tergantung kajian," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×