/2011/04/20/800822870.jpg "Ada JK dan Hatta, pemerintah baru tetap pro pasar")
Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Ekonomi Indonesia saat ini suka tidak suka sangat berorientasi kepada pasar. Selain orientasi pasar, merajarelanya barang impor di pasar-pasar tradisional merupakan salah satu bukti ekonomi Indonesia juga memiliki ketergantungan terhadap barang impor.
Direktur Research Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, presiden mendatang sulit melakukan perubahan radikal dalam bidang ekonomi. Menurutnya, sosok calon wakil presiden dalam pemilu nanti (Jusuf Kalla dan Hatta Radjasa) sangat pro pasar.
"Misalnya dari pro pasar ke tidak pro pasar. Karena di Jokowi ada JK, DI Prabowo ada Hatta yang sama-sama pro pasar dan bahkan pemain pasar, sulit ada perubahan radikal di bidang ekonomi," ujar Djayadi Hanan dalam diskusi "Prediksi Arah Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu" di Jakarta, Rabu (21/5).
Djayadi menjelaskan, ada beberapa penyebab presiden mendatang sulit lakukan perubahan radikal dalam bidang ekonomi. Pertama, sistem multi partai saat ini membuat sistem Presidensial tidak maksimal karena kuatnya parlementer di DPR.
"Sementara dalam sistem multi partai ini, presiden sulit keluarkan kebijakan radikal, termasuk di ekonomi karena parlemen di kita ini lebih kuat," katanya.
Kedua, posisi-posisi kementerian yang berkaitan langsung dengan ekonomi kecenderungannya selalu ditempati oleh orang partai. Hal tersebut akan kontradiktif karena adanya kepentingan suatu golongan pada tempat yang seharusnya berorientasi kepada rakyat.
Oleh karena itu, Djayadi menyarankan, agar kementerian-kementerian yang berkaitan langsung dengan ekonomi ditempati oleh orang-orang profesional yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
"Pos-pos strategis tertentu jangan diberikan kepada orang partai politik, misalnya Menteri ekonomi dan Menteri BUMN, yang berhubungan langsung dengan ekonomi," katanya. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
