kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.035.000   26.000   1,29%
  • USD/IDR 16.452   13,00   0,08%
  • IDX 7.901   99,42   1,27%
  • KOMPAS100 1.107   18,51   1,70%
  • LQ45 802   9,25   1,17%
  • ISSI 270   4,29   1,61%
  • IDX30 416   5,19   1,26%
  • IDXHIDIV20 484   6,69   1,40%
  • IDX80 122   1,37   1,14%
  • IDXV30 134   2,21   1,68%
  • IDXQ30 134   1,82   1,38%

Ada JK dan Hatta, pemerintah baru tetap pro pasar


Rabu, 21 Mei 2014 / 13:18 WIB
Ada JK dan Hatta, pemerintah baru tetap pro pasar
ILUSTRASI. Konsumsi Secara Rutin, Manfaat Apel Bisa Mengatasi 5 Penyakit Ini. dok/Britannica


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ekonomi Indonesia saat ini suka tidak suka sangat berorientasi kepada pasar. Selain orientasi pasar, merajarelanya barang impor di pasar-pasar tradisional merupakan salah satu bukti ekonomi Indonesia juga memiliki ketergantungan terhadap barang impor.

Direktur Research Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, presiden mendatang sulit melakukan perubahan radikal dalam bidang ekonomi. Menurutnya, sosok calon wakil presiden dalam pemilu nanti (Jusuf Kalla dan Hatta Radjasa) sangat pro pasar.

"Misalnya dari pro pasar ke tidak pro pasar. Karena di Jokowi ada JK, DI Prabowo ada Hatta yang sama-sama pro pasar dan bahkan pemain pasar, sulit ada perubahan radikal di bidang ekonomi," ujar Djayadi Hanan dalam diskusi "Prediksi Arah Perekonomian Indonesia Pasca Pemilu" di Jakarta, Rabu (21/5).

Djayadi menjelaskan,  ada beberapa penyebab presiden mendatang sulit lakukan perubahan radikal dalam bidang ekonomi. Pertama, sistem multi partai saat ini membuat sistem Presidensial tidak maksimal karena kuatnya parlementer di DPR.

"Sementara dalam sistem multi partai ini, presiden sulit keluarkan kebijakan radikal, termasuk di ekonomi karena parlemen di kita ini lebih kuat," katanya.

Kedua, posisi-posisi kementerian yang berkaitan langsung dengan ekonomi kecenderungannya selalu ditempati oleh orang partai. Hal tersebut akan kontradiktif karena adanya kepentingan suatu golongan pada tempat yang seharusnya berorientasi kepada rakyat.

Oleh karena itu, Djayadi menyarankan, agar kementerian-kementerian yang berkaitan langsung dengan ekonomi ditempati oleh orang-orang profesional yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

"Pos-pos strategis tertentu jangan diberikan kepada orang partai politik, misalnya Menteri ekonomi dan Menteri BUMN, yang berhubungan langsung dengan ekonomi," katanya. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×